Walhi Desak Pemerintah Pro Nelayan di WOC

Media Alkhairat, Selasa 5 Mei 2009
Walhi Desak Pemerintah Pro Nelayan di WOC
PALU – Wahana Lingkungan Hidup Indonesi (WALHI) Sulteng mendesak pemerintah menunjukkan keberpihakannya pada nelayan tradisional di iven World Ocean Conference (WOC) 11-15 Mei di Manado mendatang.
Hal itu diungkapkan, kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Sulteng, Andika dalam siaran persnya yang diterima Media Alkhairat, Senin (4/5). Menurut Andika, Walhi mengharapka pemerintah juga mendesak dunia internasional untuk lebih memperhatikan serta memposisikan nelayan sebagai subjek dari kebijakan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, karena selama ini posisi nelayan hanya sebagai objek dari kebijakan baik yang bersifat eksploitatif maupun konservatif.
“Hal itu dapat dilihat pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan migas lepas pantai yang jelas-jelas membatasi areal tangkapan nelayan, seperti yang terjadi di Blok Tiaka maupun pertambangan migas lepas pantai lainnya di Sulawesi Tengah dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat konservatif juga justru membatasi areal penangkapan nelayan tradisional,” jelasnya.
Andika menyebutkan, Walhi Sulteng tidak mengaharapkan lahirnya kebijakan yang justru membatasi hak pengelolaan nelayan, sebab ada dua hal yang menjadi penting untuk diperhatikan masyarakat dunia maupun pemerintah sendiri. Di Sulteng sendiri kebijakan konservatif berbanding lurus dengan kebijakan yang bersifat eksploitatif dimana kedua kebijakan ini memposisikan nelayan sebagai objek hingga berpengaruh pada tingkat kesejahteraannya.
Disisi lain kata Andika, peran tekhnologi menjadi ancaman besar terhadap daya tangkap nelayan tradisional, maka seharusnya pemerintah sudah harus mereview dan merumuskan kembali kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang lebih berkeadilan, berprinsip ekologis dan berkelanjutan sehingga WOC tidak hanya menjadi ajang yang menghabiskan anggaran dan konsolidasi perdagangan karbon saja.
“Sudah sepatutnya WOC menjadi momen buat pemerintah untuk melahirkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam laut yang relevan dan pro dengan kondisi nelayan dengan tetap mempertimbangkan aspek ekologi dan keberlanjutannya,” tegasnya.
Sementara itu Staff Advokasi dan Kampanye bidang Pesisir Laut Walhi Sulteng, Nilmawati mengatakan, di Sulawesi Tengah sendiri permasalahan overfishing masih menjadi polemic yang belum terselesaikan melalui keberadaan bagang-bagang listrik di Teluk Palu yang sangat merugikan nelayan tradisional.
“Hilangnya semangat keberpihakan terhadap nelayan-nelayan tradisional di Teluk Palu juga ditunjukkan pemerintah daerah melalui ketidak tegasannya menerapka Perda Nomor 9 Tahun 2005 yang membatasi penggunaan alat tangkap ikan di Teluk Palu,” tandasnya. (*/RAHMA