IZIN HGU TIDAK JELAS DPRD, Minta PT AEI Hentikan Aktifitas

Media Alkhairaat, Rabu 16 Juni 2010

IZIN HGU TIDAK JELAS
DPRD Minta PT AEI Hentikan Aktifitas

BUOL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol, meminta kepada PT Agro Enerpia Indonesia (AEI), untuk menghentikan sementara aktifitasnya, menyusul belum jelasnya perizinan yang dimiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.

Demikian salah satu rekomendasi yang dihasilkan DPRD Buol saat melakukan dengar pendapat dengan PT AEI, Selasa (15/6) yang dipimpin Ketua DPRD Buol, H Abdullah Batalipu dan dihadiri sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

Selain itu, meminta kepada PT AEI untuk tidak melarang masyarakat melakukan aktifitasnya di lokasi rencana perkebunan yang akan diberikan kepihak perusahaan.

“Pemkab Buol juga diminta untuk melakukan pengkajian/peninjauan kembali lokasi yang akan direncanakan untuk perkebunan melalui tim sembilan bentukan Pemkab dan segera melaporkan hasil pada rapat berikut tanggal 28 Juni mendatang,” kata DPRD Buol, Abdullah Batalipu.

DPRD Buol juga dalam pertemuan itu meminta agar PT AEI mencabut somasinya dan meminta maaf kepada pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD Buol , karena dinialai salah alamat. “Kami juga meminta agar pada pertemuan berikutnya, untuk menghadirkan Kuasa Hukum dan Pimpinan Tertinggi PT AEI, untuk menjelaskan presentasi pihak perusahaan dan Pemkab yang telah merekomendasikan,” ujarnya.

Dalam rekomendasi itu juga disebutkan, jika pihak perusahaan dan Kuasa Hukumnya tidak hadir maka pimpinan dan seluruh anggota Dekab tidak akan segan-segan melakukan satu rapat luar biasa untuk menghentikan seluruh kegiatan PT AEI.

Pihak perwakilan PT AEI di Buol, Mansyur Sadu, ditemui usai rapat menolak berkomentar seputar apa yang terungkap dalam rapat, namun mengaku menerima keputusan hasil rapat tersebut. Menyinggung ketidak hadiran pimpinan PT AEI, Mansyur, mengaku pimpinannya sedang sakit sehingga tidak sempat hadir dalam rapat. (RICKY)