PLTU Palu Terancam Gulung Tikar *PLN PASOK SEMENTARA BATUBARA

Media Alkhairaat, Selasa 18 Mei 2010

PLTU Palu Terancam Gulung Tikar
*PLN PASOK SEMENTARA BATUBARA

PALU – PLTU Mpanau Palu, Sulawesi Tengah, terancam gulung tikar jika PT PLN (Persero) tidak mengabulkan permintaan kenaikan harga pembelian daya dari Rp 683 per Kwh menjadi Rp 910 per Kwh.

Manager Produksi dan Operasional PLTU Mpanau Palu, Djati Nugroho mengatakan dengan harga pembelian saat ini Rp 683 per Kwh, PLTU merugi sekira USD 482 ribu (Rp 4,38 miliar) perbulan. Beban terbesar pada pembelian saat ini (Rp 2,21 miliar) perbulan dan cicilan utang bank USD 220 ribu (Rp 2 miliar) per bulan.

“Jika PLN tidak membantu maka PLTU akan tutup,” kata Djati seusasi pertemuan dengan General Manager PLN Wilayah Sulutenggo Wirabumi Kaluti, Manager PLN Cabang Palu I Nyoman Sudjana, Walikota Rusdy Mastura, Wakil Walikota Mulhana Tombolotutu yang difasilitasi Sekjen Pengurus Besar Alkhairaat Jamaluddin Mariadjang, di Palu, Senin.

Djati mengakui pangkal kerugian PLTU pada pilihan pemenuhan kebutuhan batubara yang disiapkan sendiri atau system Lock In. Awalnya sistim ini masih berjalan lancar sebab harga batubara dipasaran masih murah menyusul belum tingginya permintaan ekspor.

“Namun dalam perjalanannya harga batubara melonjak. Permintaan PLTU ke PLN untuk menyesuaikan harga pembelian tidak sesuai harapan. Akibatnya PLTU beroperasi dalam keadaan merugi,” jelasnya.

Dalam laporannya PT Pusaka Jaya Palu Power selaku operator mengklaim merugi sebesar Rp 85 miliar selama tiga tahun mengoperasikan PLTU Mpanau, sebanyak Rp 32 miliar diantaranya utang pembelian batubara.

Sejak Sabtu pekan lalu, dua unit mesin PLTU Mpanau telah berhenti operasi sehingga Sistem Palu dengan sendirinya kehilangan 22-24 MW pasokan daya. Hal ini disebabkan persediaan batubara sudah habis dan pada saat yang bersamaan berlangsung pemeriksaan boiler dari Kementerian Tenaga Kerja.

Daya mampu pembangkit Sistem Palu saat ini hanya 22 MW yang di suplai dari PLTD Silae sebanyak 19 MW dan PLTD Parigi 3 MW. Sementara kebutuhan daya saat beban puncak 54 MW sehingga terjadi defisit 32 MW. Akibatnya pola pemadaman yang diterapkan oleh PLN yakni 3 jam menyala dan 9 jam padam.

Dalam pertemuan di Kantor PB Alkhairaat, pihak PLN menyanggupi memasok kebutuhan batubara PLTU sebanyak 20.000 MT yang dapat mengoperasikan dua unit mesin PLTU selama satu bulan. Dalam masa operasi batubara tersebut diharapkan terjadinya kesepakatan harga antara PJPP, PLN dan Pemerintah.

Pengiriman batubara dilakukan sebanyak empat kali sebab hanya tongkang 270 FT yang bisa merapat di dermaga PLTU. Pengiriman pertama dijadwalkan tiba pada 22 Mei 2010. General Maneger PLN Wilayah Sulutenggo Wirabumi Kaluti pada kesempatan pertemuan itu menjelaskan sesuai kontrak awal dengan PLTU disebutkan komponen batubara menerapkan skema Lock In dengan harga USD 1,760 Cent/Kwh.

Dalam perjalanannya PLTU meminta kenaikan harga komponen C (batubara), maka dilakukan tiga amandemen kesepakatan: amandemen pertama (1 Agustus 2008-19 Januari 2010)USD 3,935 Cent/Kwh.

Saat ini PLTU minta kenaikan komponen A/daya dan B/ biaya operasional, serta komponen C/ batubara menerapkan skema passthrough dimana batubara menjadi tanggung jawab PLN. “Masa amandemen ke tiga belum berakhir, PLTU sudah meminta negosiasi harga baru. PLN tentu harus mengkaji dengan seksama,” katanya.

Wirabumi menambahkan dengan adanya suplai batubara dari PLN, PLTU beroperasi normal dengan menyuplai daya 22-24 MW ke Sistem Palu agar pola pemadaman kembali normal menjadi 3:1 yakni dalam tiga hari setiap pelanggan mengalami sekali pemadaman pada saat beban puncak.

Selanjutnya, defisit daya yang masih terjadi sekitar 10 MW PLN akan mengantisipasi dengan mengoperasikan genset 10 MW awal Juni 2010, relokasi genset 3 MW dari Bengkulu pada Agustus 2010 dan genset MFO 20 MW pada September 2010.

“Skema jangka panjang suplai PLTA Poso 50 MW pada 2011,” demikian Wirabumi. Sekjen PB Alkhairaat Jamaluddin Mariadjang meminta semua pihak komitmen dengan hasi pertemuan tersebut agar tidak menimbulkan gejolak di masyrakat. (ODINK)