Tiga Bupati Dukung Cudy *Rencana Minta Rekomendasi Gubernur

Tiga Bupati Dukung Cudy *Rencana Minta Rekomendasi Gubernur

Media Alkhairat, Kamis 10 September 2009


PALU – Inisiatif Walikota Palu Rusdy Mastura menyurati Presiden SBY terkait krisis listrik di Palu dan sekitarnya menuai dukungan. Tiga bupati di Sulawesi Tengah mendukung langkah Cudy-sapaan karib Rusdy Mastura. Ketiga bupati itu: Bupati Parigi Moutong Longky Djanggola, Bupati Donggala Habir Ponulele dan Bupati Sigi Hidayat.
Bersama Cudy, ketiga bupati itu, berencana menghadap Gubernur HB Paliudju untuk meminta rekomendasi. “Tidak serta merta keinginan Walikota langsung kami setujui, tapi harus melewati proses administrasi atau meminta rekomendasi Gubernur Sulteng terlebih dahulu,”kata Longky Djanggola.
Habir Ponulele mengatakan, langkah dilakukan Walikota Palu itu untuk kepentingan orang banyak, sehingga harus didukung, karena listrik menjadi kebutuhan penting daerah untuk maju.
Terkait dengan itu, bersama ketiga bupati pendukung, Cudy mengatakan, pihaknya segera menghadap Gubernur Paliudju untuk meminta rekomendasi. Cudy yakin dengan dukungan tiga bupati akan mempercepat respon Presiden SBY untuk menyelesaikan krisis listrik di Sulteng.
Sebelumnya diberitakan, Walikota Palu Rusdy Mastura melayangkan surat ke Presiden RI SBY untuk membantu penanganan krisis listrik di Kota Palu dan sekitarnya.
Menurut Cudy, kehadiran PLTU Mpanau Palu berkapasitas 2x15 Megawatt belum mampu mengatasi krisis listrik yang melanda Kota Palu karena daya PLTU Mpanau juga disalurkan ke Donggala, Parigi dan Sigi. Ketiga daerah ini masuk dalam Sistem Palu yang merupakan wilayah kerja PLN Cabang Palu.
“Jika daya PLTU hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Palu, sudah lebih dari cukup,” kata Cudy.
membayar daya PLTU sesuai harga pembelian baru Rp629 per kwh yang disepakti di depan Wapres Jusuf Kalla sekitar Maret lalu di Jakarta. Harga pembelian daya PLN saat ini masih mengacu pada harga lama Rp505 per wh.
“Jika harga pembelian daya PLTU tidak segera direalisasikan, PLTU terancam tidak beroperasi. Bisa saja Kota Palu dan sekitarnya mengalami pemadaman yang berkepanjangan,”ungkap Rusdy.
Menurut dia, berdasarkan informasi yang diterima dari PLN Palu, belum direalisasikan kesepatakan harga pembelian baru itu dikarenakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum merestui.
Humas PLN Cabang Palu Petrus Walasari mengatakan persoalan harga kontrak pembelian daya PLTU Mpanau merupakan kewenangan PLN Pusat. PLN Palu selaku pelaksana teknis hanya melaksanakan keputusan dari pusat. “Selama belum ada perintah, kami tetap mengacu pada harga pembelian lama,” ujarnya. (IRMA).

Sumber : http://mediaalkhairaat.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3457&Itemid=26
Jum’at 11 September 2009