Tolak Mamboro-Parigi,Dukung Kebun Kopi

Rabu, 22 Oktober 2008
Palu, Mercusuar- Eksekutif daerah (ED) Wahana Lingkungan hidup, Indonesia (Walhi) sulteng menyatakan lebih setuju jalur kebun kopi diperbaiki, ketimbang pembangunan jalur baru Palu-Parigi yang saat ini tengah direalisasikan.
Ada beberapa aspek yang dikemukakan LSM yang konsern di bidang lingkungan hidup, sehingga kurang mendukung upaya pemerintah daerah merealisasikan jalur Palu-Parigi.
Antara lain alasannya, pembukaan jalur yang menelan anggaran Rp.50 miliar itu kurang ditransparansikan menurut Walhi, seperti apa Detail Engineering Design (DED) proyeknya. Kemudian titik terang izin kawasan trace jalur tersebut yang dianggap akan semakin membuka akses perampokan hutan secara besar-besaran di kawasan itu, bila jalan Palu-Parigi dengan melewati kelurahan Mamboro mulai dikerja. Dan yang terakhir, dampak ekologi mesti ada yang bertanggung jawab untuk jaminannya ke depan. Direktur ED Walhi Sulteng, Wilianita Silviana, di Palu kemarin (21/10) mengkritik dasar pemikiran pemeriontah daerah (pemprov, pemkot, dan pemkab Parmount) yang begitu ngotot memperjuangkan jalur Palu-Parigi. Padahal sebagaimana bocoran dari tim teknis yang diterima Walhi, puncak ketinggian jalur itu 1.200 meter dari permukaan laut (MDPL). Untuk jalur kebun kopi sendiri hanya 600 MDL.
“ Kalau dari aspek kenyamaan berkendara, lebih bagus melewati jalur kebun kopi ketimbang jalan baru nanti,. Saya juga kurang yakin dengan trace lurusnya jalan, jangan-jangan hanya lurus di atas kertas (peta) saja tidak seperti nantinya di lapangan,” kata Lita, sapaan akrab aktivis perempuan yang dikenal vocal ini.
Jalur kebun kopi kata dia, akan lebih member dampak positif bila diperbaiki secara total. Packing-packing jalan dimaksimalkan pembuatannya kembali. Setelah itu dilakukan reboisasi hutan untuk mencegah longsor yang setiap musim hujan terjadi. Kecondongan Walhi untuk mendorong jalan kebun kopi digagas perbaikan total bukan tanpa alasan.
Menurut Lita, akan lebih hemat dari segi anggaran jika disbanding membuka jalur baru yang kabarnya butuh anggaran sekitar 100 miliar hingga tahap finishing. “Pertanyaannya sekarang, kenapa Pemda maunya jalan itu tetap dibuka. Ada dugaan dan ini sementara diinvestigasi, akan mengarah pada kepentingan tambang di Pboya. Simpel saja pertimbangannya, kenapa izin untuk buka jalan ada, toh untuk tambang tidak khan begitu,” tandas Lita.
Bahkan sebaliknya,sebelum dipindahkan pembukaan jalur dari Poboya-Parigi ke Mamboro –Parigi , Walhi juga diakui menolaknya. Di Poboya akan melewati taman hutan rakyat (Tahura) dan cagar ala, yang butuh izin pinjam pakai dari menteri kehutanan. Terlebih lagi di Tahura ada pemanfaatan hasil hutan oleh masyaraka, seperti mencari rotan untuk sumber kehidupan wara setempat.
Dikeahui, dana APBN pembukaan jalur penghubung antara dua daerah ini, juga bagian dari program instruksi presiden (Inpres) Percepatan Pembangunan Sulteng.
Pembukaan jalan ini, diyakini akan membuka akses perekonomian masyarakat. Untuk teknisnya, pelaksanaan pembangunan jalur Palu-Parigi akan dibuka dari Palu dan juga dari Parigi secara bersamaan, dimana penyelesaian pekerjannya dilakukan terpadu oleh dua instansi yang sama tetapi berlainan daerah itu.