Berita Utama
Radar Sulteng
Kamis, 30 April 2009
Dua Warga Sioyong Tertembak
Saat Memprotes Pengangkutan Material Batu
PALU- Aksi unjuk rasa menuntut penghentian pengangkutan material di sungai di Desa Sioyong Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala, Selasa (28/4) lalu, berakhir dengan bentrokan antara polisi dari satuan Brimob Daerah Sulteng dan masyarakat. Bentrokan itu menyebabkan dua warga Sioyong tertembak di bagian kaki yakni Syarifuddin (30) dan Ramang Datu Adam (35) serta korban dari anggota polisi Ipda Ilyas dan Bripka King Roby mengalami luka di bagian kepala akibat terkena lemparan batu.
Ditemui di IGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata, kemarin (29/4) korban Ramang, menuturkan peristiwa itu terjadi saat ratusan warga desa melakukan unjuk rasa dan menghadang mobil-mobil yang akan mengangkut material batu dari sungai. Namun aksi itu dihadang oleh anggota Brimob bersenjata lengkap dan melarang warga untuk mendekati mobil truk yang mengangkut batu.
Entah bagaimana tiba-tiba terdengar tembakan berkali-kali dan mengenai betis kanannya. “Kejadiannya Selasa malam sekitar pukul 7 malam. Yang saya dengar suara tembakan berkali-kali dan saat tembakan ke arah tanah itulah kaki saya terkena tembakan dan saya langsung terjatuh ke tanah,” ujarnya sembari menunjukkan luka tembak di kakinya.
Menurut Ramang, warga tidak setuju dengan pengambilan batu gajah di aliran sungai karena mengancam pemukiman warga ketika terjadi banjir. Pihak perusahaan yang mengangkut batu yaitu PT Asean Jaya Mandiri Perkasa (AJMP) kata Ramang, sudah pernah melakukan pertemuan dengan masyarakat namun tidak ada penyelesaian.
PT AJMP tetap memaksa dan terus memuat batu. Dari situlah sehingga warga tidak terima dan mencoba menghentikan paksa kegiatan pengangkutan batu. “Warga tahan mobil yang angkut batu sebelum ada penyelesaian. Pihak PT AJMP saat itu sudah mendatangkan anggota Brimob yang jumlahnya sekitar 12 orang itu yang tembak saya dan teman saya,” bebernya.
Hal senada dikatakan korban Syarifuddin. Menurutnya, saat itu bunyi tembakan seperti air diberondong ke arah tanah hingga betis kanannya terkena peluru. Dikatakannya, malam itu ia bersama warga lainnya sedang ramai-ramai hendak menghentikan mobil truk yang beroperasi dan mereka sudah dihadang aparat Brimob dan anggota Polsek Damsol.
Hadir juga saat itu Kapolsek Damsol yang menyuruh warga mundur. “Kapolsek bilang siapa yang tidak berkepentingan mundur. Karena warga tidak mau mundur akhirnya anggota Brimob langsung melepaskan tembakan,” tuturnya.
Informasi lain yang diperoleh, saat itu juga polisi dari Brimob yang diperkirakan berjumlah 12 orang, berupaya untuk melakukan negosiasi dengan warga. Saat negosiasi itu berjalan alot, tiba-tiba hujan batu mengarah ke polisi. Akibatnya anggota polisi Ipda Ilyas dan Bripka King Roby luka terkena batu.
Di saat situasi kacau, polisi melakukan tembakan peringatan ke udara. Peringatan itu tak membuat warga yang sudah memegang senjata tajam menjadi ciut, namun berusaha mendekati petugas. Kontan, polisi mengarahkan senjatanya ke arah kaki. Hasilnya, massa pun langsung membubarkan diri.
Kapolres Donggala, AKBP Fadjar Abdillah SSTmk, SH yang dikonfirmasi mengatakan, setelah satu jam insinden itu baru dapat informasi adanya dua warga yang tertembak. ‘’Kalau Syarifuddin, hanya mengalami luka gores sedangkan Ramang terkena tembakan di bagian betis kanan. Tapi dari hasil ron gent, tidak ditemukan proyektil,” jelas Fadjar Abdillah, kemarin.
Dikatakan Kapolres, saat ini, kondisi TKP telah kondusif. “Saya tadi (kemarin,red) sudah ke TKP. Situasi di sana sudah kondusif. Sedangkan untuk biaya pengobatan korban yang tertembak, akan kami tanggung,” kata mantan Kasat II Ditreskrim Polda Sulteng ini.
Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Irfaizal Nasution membenarkan adanya penembakan warga oleh polisi di desa Sioyong, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala. Menurut Irfaizal kronologis kejadiannya saat itu sekelompok warga menghadang truk yang membawa batu dari sungai. Saat itu suasana memanas hingga terjadi bentrok antara warga dengan aparat Brimob.
Saat itu Kapolsek Damsol sudah berupaya menenangkan massa namun warga tetap memaksa dan anggota Brimob sudah melakukan langkah persuasif dan melakukan tembakan peringatan dan tembakan gas air mata. “Dari laporan yang kami terima korban Sapruddin mengalami luka lecet di bagian kakinya dan korban Ramang yang mengalami luka serius di kakinya,” jelas Irfaizal.
Irfaizal, menambahkan saat ini pihak Propam sementara turun melakukan penyelidikan apakah oknum anggota Brimob melakukan penembakan sesuai dengan protap-protap yang ada. “Jadi kebenaran peristiwa penembakan dan jenis peluru yang dipakai masih akan dilakukan pemeriksaan saat ini belum bisa diketahui,” terang Irfaizal.
PT AJMP
PUNYA IZIN
Sementara Direktur PT AJMP Moh Reza Akbar, menjelaskan pada dasarnya pihaknya sudah memenuhi ketentuan secara administrasi baik dari Pemkab Donggala dengan surat-surat izin dan pihak kepala desa soal persetujuan pengambilan batu gajah di sungai. “Kami memiliki izin dari Pemkab Donggala dan juga surat kesepakatan kerja sama dengan desa yang ditandatangani kepala desa Parisan Agung. Kami heran kenapa tiba-tiba ada sekelompok warga yang menolak pengangkutan batu, padahal sudah ada kesepakatan kerja sama dengan kepala desa dari hasil pertemuan dengan warga,” terangnya sembari memperlihatkan berkas kerjasama dengan pihak desa.
Moh Reza, menegaskan melihat kondisi sekelompok warga yang tidak setuju dengan pengambilan batu dari sungai mulai hari ini (kemarin,red) terpaksa menghentikan secara total proyek tersebut dan akan beralih pada lokasi lain. “Walaupun saya mempunyai surat-surat izin dari Pemkab dan surat kerjasama dari pihak desa terpaksa saya hentikan pengambilan batu gajah,” tukasnya.
REAKSI PEMUDA
Sejumlah tokoh pemuda di Desa Sioyong, menyayangkan insiden tersebut. “Yang menjadi akar persoalannya itu adalah aktivitas eksploitasi material di sungai Sioyong. Dalam menjalankan proyek tersebut, pemerintah sepertinya tidak memiliki perencanaan yang matang,” kata salah seorang tokoh pemuda Desa Sioyong, Saiful S.Hut kepada Radar Sulteng, tadi malam.
Menurut dia, masyarakat Desa Sioyong geram karena batu-batu besar yang berfungsi sebagai penahan air saat musim hujan, dieksploitasi. “Itu namanya memperbaiki satu wilayah, tapi merusak wilayah yang lain,” kata Saiful yang ditemani Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Dampelas, Sahrun.
Ditegaskan Saiful, insiden penembakan tersebut, adalah dampak yang timbul karena ketidakjelasan pemerintah dalam hal perencanaan suatu kegiatan. “Proyek ini kan sudah berlangsung sejak tahun lalu, dan persoalan seperti ini sudah berulang kali terjadi. Kalau ada gejolak demikian, kenapa pemerintah tidak mengkaji kembali kebijakannya,” tukasnya. Olehnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan beberapa lembaga lainnya untuk mengawal dan mencari jalan keluar yang terbaik bagi persoalan ini. (ato/ron)
Rabu, 29 April 2009
Selasa, 28 April 2009
Soal Lubang Bekas Eksplorasi Inco Diminta Bertanggug Jawab
Media Alkhairat, Rabu 29 April 2009
Soal Lubang Bekas Eksplorasi
Inco Diminta Bertanggug Jawab
PALU- PT International Nikel Corporation (INCO) diminta bertanggung jawab atas lubang-lubang di tanah bekas eksplorasi di Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali yang masuk dalam Blok Bahodopi.
Hal ini disampaikan Kepala Divisi Advokasi & Kampanye Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah, Andika Setiawan, dalam siaran persnya yang diterima media ini, Selasa (28/4).
Menurut Andika lubang-lubang itu dibuat saat INCO melakukan penyelidikan umum pertambangan guna memastikan deposit nikel di wilayah itu. Karenanya, INCO tidak boleh menghindari fakta kerusakan yang ditimbulkannya di Blok Bahodopi, apa lagi membiarkan begitu saja kerusakan yang ditimbulkan.
“Perusahaan ini harus bertanggung jawab penuh atas lubang-lubang tanah yang menganga tersebut, sebab kedepan akan menjadi masalah bagi masyarakat di Morowali dan jelas akan membahayakan jiwa mereka” kecamnya.
Andika juga mengatakan, meskipun ketentuan pertambangan telah mengatur bahwa aktivitas rehabilitas dilakukan secara keseluruhan pasca rangkain aktivitas ekstraktif, namun bukan berarti INCO harus menghilangkan tanggung jawabnya terhadap kondisi lingkungan dan sosial disekitarnya.
Untuk itu, ia juga mendesak peran pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Pokok-pokok Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Jangan sampai kekayaan alam kita dikuras habis-habisan, setelah itu lahan diterlantarkan menjadi kawasan gersang” katanya mengingatkan.
Ditegaskannya, sejak awal, ED Walhi Sulteng memang tidak sepakat dengan masuknya INCO di Morowali karena mengingat ancaman kerusakan ekologi yang akan dihasilkannya. Selain itu, keberadaan INCO di Indonesia selama ini juga disebutkan tidak memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap negara dan masyarakat sekitar wilayah operasinya seperti yang selalu didengungkan pemerintah. Ini merupakan catatan buruk yang ditorehkan INCO yang telah lebih dulu melakukan konsesi di Soroako Sulawesi Selatan.
“INCO udah memiliki beberapa catatan buruk di sektor ini, miasalnya penyingkiran masyarakat adat asli Soroako dari tanah leluhurnya.
Mereka dibiarkan menyebar ditempat lain dan kekayaan alam mereka dibawa pergi tanpa satu imbalan berarti yang mereka terima,” katanya. (rahmat)
Soal Lubang Bekas Eksplorasi
Inco Diminta Bertanggug Jawab
PALU- PT International Nikel Corporation (INCO) diminta bertanggung jawab atas lubang-lubang di tanah bekas eksplorasi di Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali yang masuk dalam Blok Bahodopi.
Hal ini disampaikan Kepala Divisi Advokasi & Kampanye Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah, Andika Setiawan, dalam siaran persnya yang diterima media ini, Selasa (28/4).
Menurut Andika lubang-lubang itu dibuat saat INCO melakukan penyelidikan umum pertambangan guna memastikan deposit nikel di wilayah itu. Karenanya, INCO tidak boleh menghindari fakta kerusakan yang ditimbulkannya di Blok Bahodopi, apa lagi membiarkan begitu saja kerusakan yang ditimbulkan.
“Perusahaan ini harus bertanggung jawab penuh atas lubang-lubang tanah yang menganga tersebut, sebab kedepan akan menjadi masalah bagi masyarakat di Morowali dan jelas akan membahayakan jiwa mereka” kecamnya.
Andika juga mengatakan, meskipun ketentuan pertambangan telah mengatur bahwa aktivitas rehabilitas dilakukan secara keseluruhan pasca rangkain aktivitas ekstraktif, namun bukan berarti INCO harus menghilangkan tanggung jawabnya terhadap kondisi lingkungan dan sosial disekitarnya.
Untuk itu, ia juga mendesak peran pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Pokok-pokok Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Jangan sampai kekayaan alam kita dikuras habis-habisan, setelah itu lahan diterlantarkan menjadi kawasan gersang” katanya mengingatkan.
Ditegaskannya, sejak awal, ED Walhi Sulteng memang tidak sepakat dengan masuknya INCO di Morowali karena mengingat ancaman kerusakan ekologi yang akan dihasilkannya. Selain itu, keberadaan INCO di Indonesia selama ini juga disebutkan tidak memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap negara dan masyarakat sekitar wilayah operasinya seperti yang selalu didengungkan pemerintah. Ini merupakan catatan buruk yang ditorehkan INCO yang telah lebih dulu melakukan konsesi di Soroako Sulawesi Selatan.
“INCO udah memiliki beberapa catatan buruk di sektor ini, miasalnya penyingkiran masyarakat adat asli Soroako dari tanah leluhurnya.
Mereka dibiarkan menyebar ditempat lain dan kekayaan alam mereka dibawa pergi tanpa satu imbalan berarti yang mereka terima,” katanya. (rahmat)
Senin, 27 April 2009
LUBANG PT INCO, MEMAKAN KORBAN
Garda Sulteng, Selasa 28 April 2009
LUBANG PT INCO, MEMAKAN KORBAN
Palu, Garda Sulteng
Keberadaan PT International Nickel Indonesia Tbk (PT INCO) yang menguasai Kontrak Karya (KK) sekitar 32 ribu hektar (Ha) areal tambang di Kecamatan Bahodopi dan Petasia, Kabupaten Morowali, dinilai banyak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan disekitar daerah eksplorasi.
Setelah terkuak adanya tumpang tindih lahan dari penempatan 987 KK (Kepala Keluarga) transmigrasi di UPT Bahodopi, UPT Bahomotefe dan Despot Lele di wilayah Kabupaten Morowali, kini mencuat adanya temuan lubang-lubang eksplorasi yang dibiarkan menganga tanpa pembenahan dan rehabilitasi sama sekali. Lubang-lubang berdiameter kurang lebih 100 centimeter X 170 centimeter dengan kedalaman sekitar 30-50 meter ini banyak tersebar disekitar Kecamatan Bahodopi dan Petasia. Disekitar Desa Ganda-ganda misalnya, lubang-lubang pasca eksplorasi ini banyak dikeluhkan oleh warga masyarakat. Mereka takut lubang ini dapat berakibat buruk bagi ekosistem alam sekitarnya, bahkan lebih parah lagi dapat mengancam jiwa mereka. Apalagi, lubang-lubang eksplorasi PT Inco ini, kabarnya pernah menelan korban jiwa, yaitu salah seorang pekerja asing PT Hoffman yang terjatuh kedalamnya dan akhirnya tewas.
“Kami sangat mengkhawatirkan keberadaan lubang-lubang eksplorasi yang ada disekitar wilayah desa kami. Sudah beberapa kali warga disekitar sini hampir terjatuh dan terperosok kedalam lubang tersebut. Kami berharap agar hal ini dapat menjadi perhatian”, ungkap salah seorang warga Ganda-ganda kepada media ini beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Halim Koordinator Lapangan (Korlap) Yayasan Tanah Merdeka (YTM) yang telah melakukan penelitian di tempat keberadaan lubang-lubang pasca galian membenarkan bahwa memang benar ada banyak lubang pasca galian yang tersebar di sekitar Kecamatan Bahodopi dan Petasia, khususnya di sekitar wilayah Ganda-ganda. Menurutnya, tidak mungkin dua perusahan tersebut tidak mengetahui mana saja lubang yang telah mereka hasilkan.
Bukankah kata dia, ada kegiatan survey yang dilakukan oleh ahli geologis terlebih dahulu dalam menentukan titik-titik mana saja yang pantas dilakukan pengeboran. “Bila memang PT Inco mengaku tidak mengetahui mana-mana saja lubang bekas galiannya dengan alasan telah bercampur baur dengan lubang pasca tambang PT Hoffman, saya rasa itu adalah alasan yang mengada-ngada saja. Mereka pasti memilki data dan file-file yang tersimpan yang dapat memberikan petunjuk soal iti”, ungkapnya.
Hanya saja, menurut Halim, memang diduga tidak ada itikad baik dari perusahaan tersebut untuk membenahi dan merehabilitasi lubang-lubang pasca tambang yang dapat mebmbahayakan warga disekitar areal pertambangan tersebut.
Hubungan masyarakat (Humas) PT Inco, Syaiful Gobel yang dikonvirmasi Media ini Via telepon genggamnya terkait keberadaan lubang-lubang yang ada disekitar Desa Ganda-ganda Kecamatan Petasia tersebut, mengatakan bahwa memang ada lubang bekas galian yang diakui sebagai bekas eksplorasi dari PT Inco. Namun, menurut Syaiful, diantara lubang-lubang tersebut sudah tidak jelas lagi yang mana bekas galian PT Inco, dan yang mana bekas galian dari PT Hoffman.
Sebab kata dia, ada dua perusahaan yang melakukan eksplorasi dan eksplorasi dilahan yang sama, diantaranya disekitar Desa Ganda-ganda tersebut.
“Memang kami akui diantara lubang-lubang pasca tambang itu adalah lubang bekas kegiatan dari PT Inco. Hanya saja, sudah tidak jelas mana lubang pasca tambang yang diakibatkan oleh kegiatan PT Inco dan mana lubang yang diakibatkan oleh kegiatan PT Hoffman. Sebab, antara Inco dan Hoffman membuat kegiatan tambangnya pada lokasi yang sama. Jadi disini terjadi tumpang tindih lahan tambang antara dua perusahaa. Makanya sudah tidak jelas lagi”, jelasnya.
Namun, ketika media ini mengkonfirmasi bukankah ada titik-titik koordinat yang dibuat oleh ahli geologis setiap perusahaan tambang sebelum diadakan pengeboran, Syaiful Gobel mengatakan bahwa memang masih ada file titik-titik koordinat pra tambang yang dapat meberikan petunjuk lubang-lubang mana saja milik PT Inco dan mana milik PT Hoffman. Namun, kata Syaiful, pihaknya harus membuka data-data lama dulu, dan hal itu memerlukan waktu.
“Iya memang, ada data-data titik koordinat sebelum pengeboran, namun berarti kami harus membuka file-file lama yang jumlahnya sangat banyak. Dan itu memerlukan waktu”, jelas corong PT inco ini. TIO
LUBANG PT INCO, MEMAKAN KORBAN
Palu, Garda Sulteng
Keberadaan PT International Nickel Indonesia Tbk (PT INCO) yang menguasai Kontrak Karya (KK) sekitar 32 ribu hektar (Ha) areal tambang di Kecamatan Bahodopi dan Petasia, Kabupaten Morowali, dinilai banyak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan disekitar daerah eksplorasi.
Setelah terkuak adanya tumpang tindih lahan dari penempatan 987 KK (Kepala Keluarga) transmigrasi di UPT Bahodopi, UPT Bahomotefe dan Despot Lele di wilayah Kabupaten Morowali, kini mencuat adanya temuan lubang-lubang eksplorasi yang dibiarkan menganga tanpa pembenahan dan rehabilitasi sama sekali. Lubang-lubang berdiameter kurang lebih 100 centimeter X 170 centimeter dengan kedalaman sekitar 30-50 meter ini banyak tersebar disekitar Kecamatan Bahodopi dan Petasia. Disekitar Desa Ganda-ganda misalnya, lubang-lubang pasca eksplorasi ini banyak dikeluhkan oleh warga masyarakat. Mereka takut lubang ini dapat berakibat buruk bagi ekosistem alam sekitarnya, bahkan lebih parah lagi dapat mengancam jiwa mereka. Apalagi, lubang-lubang eksplorasi PT Inco ini, kabarnya pernah menelan korban jiwa, yaitu salah seorang pekerja asing PT Hoffman yang terjatuh kedalamnya dan akhirnya tewas.
“Kami sangat mengkhawatirkan keberadaan lubang-lubang eksplorasi yang ada disekitar wilayah desa kami. Sudah beberapa kali warga disekitar sini hampir terjatuh dan terperosok kedalam lubang tersebut. Kami berharap agar hal ini dapat menjadi perhatian”, ungkap salah seorang warga Ganda-ganda kepada media ini beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Halim Koordinator Lapangan (Korlap) Yayasan Tanah Merdeka (YTM) yang telah melakukan penelitian di tempat keberadaan lubang-lubang pasca galian membenarkan bahwa memang benar ada banyak lubang pasca galian yang tersebar di sekitar Kecamatan Bahodopi dan Petasia, khususnya di sekitar wilayah Ganda-ganda. Menurutnya, tidak mungkin dua perusahan tersebut tidak mengetahui mana saja lubang yang telah mereka hasilkan.
Bukankah kata dia, ada kegiatan survey yang dilakukan oleh ahli geologis terlebih dahulu dalam menentukan titik-titik mana saja yang pantas dilakukan pengeboran. “Bila memang PT Inco mengaku tidak mengetahui mana-mana saja lubang bekas galiannya dengan alasan telah bercampur baur dengan lubang pasca tambang PT Hoffman, saya rasa itu adalah alasan yang mengada-ngada saja. Mereka pasti memilki data dan file-file yang tersimpan yang dapat memberikan petunjuk soal iti”, ungkapnya.
Hanya saja, menurut Halim, memang diduga tidak ada itikad baik dari perusahaan tersebut untuk membenahi dan merehabilitasi lubang-lubang pasca tambang yang dapat mebmbahayakan warga disekitar areal pertambangan tersebut.
Hubungan masyarakat (Humas) PT Inco, Syaiful Gobel yang dikonvirmasi Media ini Via telepon genggamnya terkait keberadaan lubang-lubang yang ada disekitar Desa Ganda-ganda Kecamatan Petasia tersebut, mengatakan bahwa memang ada lubang bekas galian yang diakui sebagai bekas eksplorasi dari PT Inco. Namun, menurut Syaiful, diantara lubang-lubang tersebut sudah tidak jelas lagi yang mana bekas galian PT Inco, dan yang mana bekas galian dari PT Hoffman.
Sebab kata dia, ada dua perusahaan yang melakukan eksplorasi dan eksplorasi dilahan yang sama, diantaranya disekitar Desa Ganda-ganda tersebut.
“Memang kami akui diantara lubang-lubang pasca tambang itu adalah lubang bekas kegiatan dari PT Inco. Hanya saja, sudah tidak jelas mana lubang pasca tambang yang diakibatkan oleh kegiatan PT Inco dan mana lubang yang diakibatkan oleh kegiatan PT Hoffman. Sebab, antara Inco dan Hoffman membuat kegiatan tambangnya pada lokasi yang sama. Jadi disini terjadi tumpang tindih lahan tambang antara dua perusahaa. Makanya sudah tidak jelas lagi”, jelasnya.
Namun, ketika media ini mengkonfirmasi bukankah ada titik-titik koordinat yang dibuat oleh ahli geologis setiap perusahaan tambang sebelum diadakan pengeboran, Syaiful Gobel mengatakan bahwa memang masih ada file titik-titik koordinat pra tambang yang dapat meberikan petunjuk lubang-lubang mana saja milik PT Inco dan mana milik PT Hoffman. Namun, kata Syaiful, pihaknya harus membuka data-data lama dulu, dan hal itu memerlukan waktu.
“Iya memang, ada data-data titik koordinat sebelum pengeboran, namun berarti kami harus membuka file-file lama yang jumlahnya sangat banyak. Dan itu memerlukan waktu”, jelas corong PT inco ini. TIO
Peringatan Hari Bumi di Palu Bumi Sulteng Sudah Parah
Media Alkhairat, Kamis 23 April 2009
Peringatan Hari Bumi di Palu
Bumi Sulteng Sudah Parah
Palu – Sejumlah aktifis lingkungan yang tergabung dalam masyarakat peduli lingkungan (Ampela) dalam peringatan hari bumi internasional di Palu Sulawesi Tengah Rabu (22/4) membagi-bagikan bibit pohon ebony kepada warga Kota Palu.
Ampela yang di motori Walhi Sulteng, Jatam dan KPPA ini membagi-bagikan bibit ebony atau kayu hitam ini usai melakukan orasi di kantor Gubernur jalan Sam Ratulangi.
Pembagian bibit tersebut di sambut antusias warga hanya saja bibit yang dibagikan amat terbatas. Belasan bibit saja.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (ED WALHI) Sulteng, Wilianita Selviana, menyampaikan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir di Sulteng yang terjadi saban bulan ini akibat pengelolaan sumber daya alam yang sudah diluar ambang batas kewajaran.
Dia mencatat dalam 2008 sampai awal 2009 ini banjir dan tanah longsor di Sulteng terjadi sebanyak 50 kali akibat pembabatan hutan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit dan pembukaan ladang pertambangan.
“Kabupaten Morowali, Tojo Una-uana dan Tolitoli menjadi sengsara karena areal hutan sudah rusak,” katanya.
Karena itu, Dia menyerukan untuk menghentikan illegal logging, ekspansi tambang dan industry besar kelapa sawit, Walhi juga menuntut pengakuan atas hak-hak masyarakat adat, mengehentikan diskriminasi, teror dan intimidasi terhadap petani, serta menghentikan aktifitas penimbunan laut.
“Kondisi bumi, Sulteng sudah begitu memprihatinkan. Rakyat tidak lagi hidup dengan tenang karena separuh dari kekayaan Negara telah digadaikan kepihak asing. Empat juta hektar hutan di Sulteng, setengahnya bahkan telah dikapling oleh pemodal asing,” ujarnya.
Di Poso puluhan mahasiswa Universitas Sintuvu Maroso, melakukan aksi demonstrasi untuk memperingati hari bumi. Mereka yang sebagian besar tergabung dalam komunitas pencinta alam Unsimar, mengajak warga Poso untuk peduli terhadap lingkungan. Dalam orasinya mahasiswa acap kali meneriakkan mari selamatkan bumi kita.
Menurut mereka, kerusakan lingkungan, berkurangnya kekuatan lapisan ozon dan banyaknya bencana alam yang terjadi, adalah akibat kurangnya kesadaran manusia, memiliki fungsi utama dalam menjaga kelestarian alam. (joko/rahmat/syarif/mitha)
Peringatan Hari Bumi di Palu
Bumi Sulteng Sudah Parah
Palu – Sejumlah aktifis lingkungan yang tergabung dalam masyarakat peduli lingkungan (Ampela) dalam peringatan hari bumi internasional di Palu Sulawesi Tengah Rabu (22/4) membagi-bagikan bibit pohon ebony kepada warga Kota Palu.
Ampela yang di motori Walhi Sulteng, Jatam dan KPPA ini membagi-bagikan bibit ebony atau kayu hitam ini usai melakukan orasi di kantor Gubernur jalan Sam Ratulangi.
Pembagian bibit tersebut di sambut antusias warga hanya saja bibit yang dibagikan amat terbatas. Belasan bibit saja.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (ED WALHI) Sulteng, Wilianita Selviana, menyampaikan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir di Sulteng yang terjadi saban bulan ini akibat pengelolaan sumber daya alam yang sudah diluar ambang batas kewajaran.
Dia mencatat dalam 2008 sampai awal 2009 ini banjir dan tanah longsor di Sulteng terjadi sebanyak 50 kali akibat pembabatan hutan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit dan pembukaan ladang pertambangan.
“Kabupaten Morowali, Tojo Una-uana dan Tolitoli menjadi sengsara karena areal hutan sudah rusak,” katanya.
Karena itu, Dia menyerukan untuk menghentikan illegal logging, ekspansi tambang dan industry besar kelapa sawit, Walhi juga menuntut pengakuan atas hak-hak masyarakat adat, mengehentikan diskriminasi, teror dan intimidasi terhadap petani, serta menghentikan aktifitas penimbunan laut.
“Kondisi bumi, Sulteng sudah begitu memprihatinkan. Rakyat tidak lagi hidup dengan tenang karena separuh dari kekayaan Negara telah digadaikan kepihak asing. Empat juta hektar hutan di Sulteng, setengahnya bahkan telah dikapling oleh pemodal asing,” ujarnya.
Di Poso puluhan mahasiswa Universitas Sintuvu Maroso, melakukan aksi demonstrasi untuk memperingati hari bumi. Mereka yang sebagian besar tergabung dalam komunitas pencinta alam Unsimar, mengajak warga Poso untuk peduli terhadap lingkungan. Dalam orasinya mahasiswa acap kali meneriakkan mari selamatkan bumi kita.
Menurut mereka, kerusakan lingkungan, berkurangnya kekuatan lapisan ozon dan banyaknya bencana alam yang terjadi, adalah akibat kurangnya kesadaran manusia, memiliki fungsi utama dalam menjaga kelestarian alam. (joko/rahmat/syarif/mitha)
Walhi Protes Pengerukan Sungai sioyong
Media Alkhairat, Senin, 27, April. 2009
Walhi Protes Pengerukan Sungai sioyong
Palu – Walhi Sulawesi Tengah memprotes aktivitas pengerukan batu di sungai sioyong oleh PT. Asean Tunggal Mandiri yntuk pembangunan tangggul penahan abrasi pantai di Desa Sabang kecamatan Damsol, Donggala.
Demikian disampaikan Kepala divisi Advokasi & kampanye Walhi Sulteng Andika setiawan melaluin siaran diterimah Media Alkhairaat , Ahad (26/04) kemarin. Menurut Andika, pengerukan atau pengambilan batu di hulu irigasi Sioyong berpotensi menyebabkan pandangkalan pada mulut irigasi. Konsekwenisnya kemudian debit air yang keluar dari irigasi semkin kecil. Padahal, menurut Andika , irigasi yang dibangun sekitar tahun 1986 tersebut saat ini merupakan salah satu-satunya penyuplai air bagi lebih dari 1000 Ha sawah di Desa Sioyong, Parisan Agung , dan Desa Karya Mukti.
Lebih lanjut Andika menyampaikan aktivitas pengerukan batu yang dilakukan oleh PT. Asean Tunggal Mandiri Perkasa tersebut merupakan mala petaka bagi petani ditiga Desa yakni Sioyong, Parisan , dan Karya mukti. Betapa tidak , sampai saat ini diperkirakan aktivitas penggalian yang dilakukan oleh perusahaan telah mancapai 2 KM kea rah hulu sungai Sioyong. Aktivitas penggalian batu yang dilakukan di hulu irigasi tersebut akan mendorong pergerkan tanah dan pasir secara signifikan ke hilir bendungan akibatnya kamudian akan terjadi pendangkalan dihilir atau bendungan karena penumpukan material ( pasir dan tanah ) , jika musim penghujan dan debit air bertambah ,’’ tegas Andika.
Kata dia ,’’ Seharusnya Pemerintah Dongggala belajar dari beberapa pengalaman banjir yang terjadi , karena tegakan hutan dihulu sungai Sioyong juga sudah rusak parah ketika terjadi curah hujan yang tinggi otomatis debit air akan meluap dan akan berpotensi pada banjir bandang karena bebatuan yang ada di aliran sungai telah habis jika itu terjadi maka 1300 hektar sawah akan jadi lahan berserakan lumpur ,’’ terang Andika. Dia menambahkan , saat ini petani sudah mulai resah karena jalur kendaraan yang dilalui masuk ke kebun dan merusak tanaman seperti kelapa dan durian .’’ Apabila ini terus menerus dilakukan maka kerugian besar akan dialami oleh Petani.’’ Ungkapnya.
Walhi Protes Pengerukan Sungai sioyong
Palu – Walhi Sulawesi Tengah memprotes aktivitas pengerukan batu di sungai sioyong oleh PT. Asean Tunggal Mandiri yntuk pembangunan tangggul penahan abrasi pantai di Desa Sabang kecamatan Damsol, Donggala.
Demikian disampaikan Kepala divisi Advokasi & kampanye Walhi Sulteng Andika setiawan melaluin siaran diterimah Media Alkhairaat , Ahad (26/04) kemarin. Menurut Andika, pengerukan atau pengambilan batu di hulu irigasi Sioyong berpotensi menyebabkan pandangkalan pada mulut irigasi. Konsekwenisnya kemudian debit air yang keluar dari irigasi semkin kecil. Padahal, menurut Andika , irigasi yang dibangun sekitar tahun 1986 tersebut saat ini merupakan salah satu-satunya penyuplai air bagi lebih dari 1000 Ha sawah di Desa Sioyong, Parisan Agung , dan Desa Karya Mukti.
Lebih lanjut Andika menyampaikan aktivitas pengerukan batu yang dilakukan oleh PT. Asean Tunggal Mandiri Perkasa tersebut merupakan mala petaka bagi petani ditiga Desa yakni Sioyong, Parisan , dan Karya mukti. Betapa tidak , sampai saat ini diperkirakan aktivitas penggalian yang dilakukan oleh perusahaan telah mancapai 2 KM kea rah hulu sungai Sioyong. Aktivitas penggalian batu yang dilakukan di hulu irigasi tersebut akan mendorong pergerkan tanah dan pasir secara signifikan ke hilir bendungan akibatnya kamudian akan terjadi pendangkalan dihilir atau bendungan karena penumpukan material ( pasir dan tanah ) , jika musim penghujan dan debit air bertambah ,’’ tegas Andika.
Kata dia ,’’ Seharusnya Pemerintah Dongggala belajar dari beberapa pengalaman banjir yang terjadi , karena tegakan hutan dihulu sungai Sioyong juga sudah rusak parah ketika terjadi curah hujan yang tinggi otomatis debit air akan meluap dan akan berpotensi pada banjir bandang karena bebatuan yang ada di aliran sungai telah habis jika itu terjadi maka 1300 hektar sawah akan jadi lahan berserakan lumpur ,’’ terang Andika. Dia menambahkan , saat ini petani sudah mulai resah karena jalur kendaraan yang dilalui masuk ke kebun dan merusak tanaman seperti kelapa dan durian .’’ Apabila ini terus menerus dilakukan maka kerugian besar akan dialami oleh Petani.’’ Ungkapnya.
Kamis, 23 April 2009
WALHI Menilai Perum Bulog Berlebihan
Media Alkhairat, Senin 20 April 2009
WALHI Menilai Perum Bulog Berlebihan
PALU – Wahana Lingkungan hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah Menilai, pernyataan Perum Bulog sangat tidak relevan dengan kenyataan yang terjadi di Sulawesi Tengah. Sebab, Memorandum of Understanding (MoU) bersama Pemerintah Gorontalo bukan indikasi dari upaya peningkatan produksi beras sebagai mana yang dilansir Media Alkhairat Jum’at 17 April 2009.
Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Sulteng, Andika Setiawan bahwa wilayah Sulteng saat ini dikepung oleh dua sektor industry besar yakni industry Tambang dan Industri Kelapa Sawit, kedua industry ini sama-sama rakus dalam penggunaan lahan dan air. “Kami selalu mendukung peningkatan produksi pertanian tapi bagaimana mungkin mewujudkan Sulteng sebagai lumbung beras? Jika penguasaan lahan produktif dan hutan sekalipun dikonversi habis-habuisan” jelas Andika.
Lebih lanjut Andika menyatakan bahwa semestinya pemerintah memastikan lahan-lahan produktif tidak diperuntukkan kepada industry yang relatif tidak punya korelasi dengan problem yang sedang dihadapi bangsa ini, disamping itu juga pemerintah harus tegas terhadap industry besar”. Karena sesungguhnya tidak ada hasil yang kita dapat selain bencana ekologi serta kerusakan ekosistem yang sangat ekstreme terjadi,” tegasnya.
Catatan WALHI menunjukkan sebanyak 6 perusahaan yang mengantongi Kontrak Karya, lebih dari 100 perusahaan mengantongi 151 ijin kuasa pertambangan dan 68 perusahaan mengantongi Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dengan total luasan konsesi mencapai 2.405.162 Ha. Menurut prediksi WALHI Sulteng, diperkirakan areal kuasa pertambangan tersebut separuhnya (lebih dari 1 juta hektar) mengambil lahan produktif, yang terdiri dari (SIPD 2174 Ha, KP 861489 Ha). Sementara sekitar ± 2 juta hektar lahan di Sulawesi Tengah itu diperuntukkan pada keperluan industry kelapa sawit.
Disisi lain menurut Andika, perubahan iklim Sulawesi Tengah cukup mengkhawatirkan, kondisi ini akan mengancam produktifitas pertanian disektor hilir seperti sawah irigasi dan sawah tada hujan sebab, curah hujan cukup padat sepanjang tahun 2008 terbukti merusak sekitar 500 Ha lahan sawah. “Jadi obsesi Perum Bulog menjadi semacam hayalan yang jauh dari kenyataan yang sebenarnya,” ungkapnya.***
WALHI Menilai Perum Bulog Berlebihan
PALU – Wahana Lingkungan hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah Menilai, pernyataan Perum Bulog sangat tidak relevan dengan kenyataan yang terjadi di Sulawesi Tengah. Sebab, Memorandum of Understanding (MoU) bersama Pemerintah Gorontalo bukan indikasi dari upaya peningkatan produksi beras sebagai mana yang dilansir Media Alkhairat Jum’at 17 April 2009.
Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Sulteng, Andika Setiawan bahwa wilayah Sulteng saat ini dikepung oleh dua sektor industry besar yakni industry Tambang dan Industri Kelapa Sawit, kedua industry ini sama-sama rakus dalam penggunaan lahan dan air. “Kami selalu mendukung peningkatan produksi pertanian tapi bagaimana mungkin mewujudkan Sulteng sebagai lumbung beras? Jika penguasaan lahan produktif dan hutan sekalipun dikonversi habis-habuisan” jelas Andika.
Lebih lanjut Andika menyatakan bahwa semestinya pemerintah memastikan lahan-lahan produktif tidak diperuntukkan kepada industry yang relatif tidak punya korelasi dengan problem yang sedang dihadapi bangsa ini, disamping itu juga pemerintah harus tegas terhadap industry besar”. Karena sesungguhnya tidak ada hasil yang kita dapat selain bencana ekologi serta kerusakan ekosistem yang sangat ekstreme terjadi,” tegasnya.
Catatan WALHI menunjukkan sebanyak 6 perusahaan yang mengantongi Kontrak Karya, lebih dari 100 perusahaan mengantongi 151 ijin kuasa pertambangan dan 68 perusahaan mengantongi Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dengan total luasan konsesi mencapai 2.405.162 Ha. Menurut prediksi WALHI Sulteng, diperkirakan areal kuasa pertambangan tersebut separuhnya (lebih dari 1 juta hektar) mengambil lahan produktif, yang terdiri dari (SIPD 2174 Ha, KP 861489 Ha). Sementara sekitar ± 2 juta hektar lahan di Sulawesi Tengah itu diperuntukkan pada keperluan industry kelapa sawit.
Disisi lain menurut Andika, perubahan iklim Sulawesi Tengah cukup mengkhawatirkan, kondisi ini akan mengancam produktifitas pertanian disektor hilir seperti sawah irigasi dan sawah tada hujan sebab, curah hujan cukup padat sepanjang tahun 2008 terbukti merusak sekitar 500 Ha lahan sawah. “Jadi obsesi Perum Bulog menjadi semacam hayalan yang jauh dari kenyataan yang sebenarnya,” ungkapnya.***
Rabu, 01 April 2009
Potensi Migas Teluk Tomini Akan Eksplorasi
Media Alkhairaat
Rabu, 1 April 2009
Potensi Migas Teluk Tomini Akan Eksplorasi
Parigi_ Kepala Dinas Pertambanan dan Energi (Distamben) Parigi Moutong, Ir Adhan Sukara mengatakan sesuai hasil penelitian sistem seismic di sepanjang pantai Teluk Tomini ternyata terindikasi memiliki potensial endapan hydrocarbon atau migas.
"kita perlu bangga dan bersyukur bahwa sepanjang daerah Teluk Tomini ternyata terindikasi sebagai daerah sebagai daerah yang memiliki minyak dan gas (migas) yang cukup potensial. Selain itu sebahagian besar wilayah tersebut masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Parigi Moutong "jelas Adhan Sukara yang ditemui di ruang kerjanya, selasa (31/3) kemarin.
Dia menambahkan dari blok pemetaan migas yang dilakukan tim peneliti, sekitar tiga blok masuk wilayah Teluk Tomini dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong, sebanyak 4 blok lainnya masuk wilayah daerah tetangga seperti Proponsi Gorontalo, Kabupaten Poso dan Morowali.
Dia juga mengaku Depertemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui direktur jendral (DIkjen) Migas beberapa waktu lalutelah melakukan kostultasipublik dengan Gubernur Sulteng prihal keberlanjutan potensi migas yang ada di Teluk Tomini.
Dari hasil konstultasi publik yang dilakukan DitjenMigas tersebut, kata adhan, kemungkinan pada bulan Mei 2009 mendatang, Pemerintah akan melakukan pelelangan ke perusahaan migas yang berminat untuk pengembangan potensi migas di Teluk Tomini.
"Harapan kami SDA tersebut sudah dilakukan eksplorasi, sehinggah dapat memberikan kontribusi terhadap daerah disamping itu diharapkan memberikan kontribusi pula terhadap Masyarakat. (ardin)
Rabu, 1 April 2009
Potensi Migas Teluk Tomini Akan Eksplorasi
Parigi_ Kepala Dinas Pertambanan dan Energi (Distamben) Parigi Moutong, Ir Adhan Sukara mengatakan sesuai hasil penelitian sistem seismic di sepanjang pantai Teluk Tomini ternyata terindikasi memiliki potensial endapan hydrocarbon atau migas.
"kita perlu bangga dan bersyukur bahwa sepanjang daerah Teluk Tomini ternyata terindikasi sebagai daerah sebagai daerah yang memiliki minyak dan gas (migas) yang cukup potensial. Selain itu sebahagian besar wilayah tersebut masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Parigi Moutong "jelas Adhan Sukara yang ditemui di ruang kerjanya, selasa (31/3) kemarin.
Dia menambahkan dari blok pemetaan migas yang dilakukan tim peneliti, sekitar tiga blok masuk wilayah Teluk Tomini dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong, sebanyak 4 blok lainnya masuk wilayah daerah tetangga seperti Proponsi Gorontalo, Kabupaten Poso dan Morowali.
Dia juga mengaku Depertemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui direktur jendral (DIkjen) Migas beberapa waktu lalutelah melakukan kostultasipublik dengan Gubernur Sulteng prihal keberlanjutan potensi migas yang ada di Teluk Tomini.
Dari hasil konstultasi publik yang dilakukan DitjenMigas tersebut, kata adhan, kemungkinan pada bulan Mei 2009 mendatang, Pemerintah akan melakukan pelelangan ke perusahaan migas yang berminat untuk pengembangan potensi migas di Teluk Tomini.
"Harapan kami SDA tersebut sudah dilakukan eksplorasi, sehinggah dapat memberikan kontribusi terhadap daerah disamping itu diharapkan memberikan kontribusi pula terhadap Masyarakat. (ardin)
Langganan:
Postingan (Atom)