MERCUSUAR, Selasa 9 November 2010
PAD Nol Persen
Izin Usaha Tromol Rp. 5 Juta
PALU, MERCUSUAR- Ternyata untuk berusaha tromol tidaklah murah. Selain alat-alat dan sewa tempat yang bisa menelan puluhan juta rupiah, pengurusan izin usaha juga mencapai jutaan rupiah. Para pemilik tromol, lalu menempelkan surat keteragan usahanya di tempa yang mudah terlihat.
Besarnya biaya pengurusan izin usaha itu berdasarkan keterangan dari sejumlah pengelola tromol di kawasan Poboya dan Lasoani.
Menurut Azis, pengelola usaha tromol di Lasoani, pengurusan izin usaha tromol bisa menelan Rp. 5 Juta.” Waktu saudara saya yang punya tromol ini urus izin usaha biasanya mencapai Rp. 5 Juta. Waktu itu diurus di kantor walikota,” kata azis pengelola tromol di kelurahan Lasoani.
Dikatakannya, untuk mendapatkan izin usaha itu melalui beberapa, pintu, diantaranya badan lingkungan hidup dan bagian pertambangan. “Tapi sebelumnya harus mengambil surat keterangan dari kelurahan, yang biayanya dipungut Rp. 50 ribu,” ujarnya.
Pengelola tromol di Poboya, Iwan, sambil menunjukan surat keterangan usaha dari dinas pertambangan dan surat HO dan surat dari beberapa instansi lainnya, mengatakan, untuk mengeluarkan izin usaha tromol itu, bosnya mengeluarkan biaya hingga jutaan rupiah.
Sebelumnya, Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya mineral (Kabid ESDM) Kota Palu, Musliman Malappa mengungkapkan, bahwa PAD dari pengusaha tromol dan tong hingga saat ini masih nol. Pasalnya, pihaknya belum bisa engeluarkan surat izin usaha karena belum adanya Perda yang mengatur soal pertambangan di Poboya dan sekitarnya. Saat ini, kata dia, pihaknya masih sebatas mendaftarkan usaha tromol yang ada. SAF
Kamis, 11 November 2010
Selasa, 09 November 2010
Pemkab Tolitoli Masih Kaji WPR
Selasa 9 November 2010
Pemkab Tolitoli Masih Kaji WPR
TOLITOLI- pemerinth KAbupaten Tolitoli masih mengkaji rencana penetapan kawasn penetapan kawasan pertambangan emas di Kecamatan Dondo sebagai wilayah pertambangan rakyat. (WPR)
Prinsipnya, pemerintah merespon apa yang terjadi potensi Sumber Daya Alama (SDA) yang ada di daerah ini, untuk itu, penentuan WPR masih perlu kajian yang matang,” kata Staf Ahli khusus Hukum dan Perundang-undangan Kabupaten Tolitoli Eky Rasyid, Ahad, (7/11) lalu.
Pengkajian dilakukan kata Eky, agar pengelolaan potensi tambang emas tidak memeberi efek negative terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
“Penentuan WPR tersebut disusun oleh Bupati melalaui perencanaan dengan beberap criteria sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah pertambangan,” Katanya menjelaskan.
Eky menerangkan, criteria penentuan WPR adlah potensi pertambangan yang harus mempunyai cadangan mineral yang terdapat disungai, cadangan primer logam, luas maksimal 25 Ha, merupakan wilayah yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun dan tidak termasuk wilayah pencadangan nasional. “ PEmerintah MAsih melakukan survey dilokasi pertambangan emas disana, “ Ujar Eky.
Ia menerangkan, setelah pengkajian tersebut dirasa cukup, secepatnya akan ditetapkan lokasi yang memepunyai potensi pertambangan sebagai WPR.” Kalau mempunyai potensi, kenapa tidak rakyat bisa makmur dan itu juga merupakan sumber pendapatan asli daerah,” katanya,
Pemkab Tolitoli juga akan segera merancang perturn derahnya agar setiap pengolahan pertambangan mempunyai dasar hokum yang kuat.
Aktivitas pertambangan yang tepatnya di Desa Malomba, Kecamatan DOndo sudah berjalan sekitar 3 bulan namun statusnya masih illegal.
Dalam cacatan kepolisian Resort Tolitoli, para penambang yang menggali lubang di luas lahan sekitar 20 HA sebanyak 100 orang. Lubang galian penambang sudah mencapai 300 Lubang. Dalam sehari, pera penambang bisa menghsilkan dua sampi tujuh gram emas pertromol atau alat pemisah tanah dari logam. (ANTARA)
Pemkab Tolitoli Masih Kaji WPR
TOLITOLI- pemerinth KAbupaten Tolitoli masih mengkaji rencana penetapan kawasn penetapan kawasan pertambangan emas di Kecamatan Dondo sebagai wilayah pertambangan rakyat. (WPR)
Prinsipnya, pemerintah merespon apa yang terjadi potensi Sumber Daya Alama (SDA) yang ada di daerah ini, untuk itu, penentuan WPR masih perlu kajian yang matang,” kata Staf Ahli khusus Hukum dan Perundang-undangan Kabupaten Tolitoli Eky Rasyid, Ahad, (7/11) lalu.
Pengkajian dilakukan kata Eky, agar pengelolaan potensi tambang emas tidak memeberi efek negative terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
“Penentuan WPR tersebut disusun oleh Bupati melalaui perencanaan dengan beberap criteria sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah pertambangan,” Katanya menjelaskan.
Eky menerangkan, criteria penentuan WPR adlah potensi pertambangan yang harus mempunyai cadangan mineral yang terdapat disungai, cadangan primer logam, luas maksimal 25 Ha, merupakan wilayah yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun dan tidak termasuk wilayah pencadangan nasional. “ PEmerintah MAsih melakukan survey dilokasi pertambangan emas disana, “ Ujar Eky.
Ia menerangkan, setelah pengkajian tersebut dirasa cukup, secepatnya akan ditetapkan lokasi yang memepunyai potensi pertambangan sebagai WPR.” Kalau mempunyai potensi, kenapa tidak rakyat bisa makmur dan itu juga merupakan sumber pendapatan asli daerah,” katanya,
Pemkab Tolitoli juga akan segera merancang perturn derahnya agar setiap pengolahan pertambangan mempunyai dasar hokum yang kuat.
Aktivitas pertambangan yang tepatnya di Desa Malomba, Kecamatan DOndo sudah berjalan sekitar 3 bulan namun statusnya masih illegal.
Dalam cacatan kepolisian Resort Tolitoli, para penambang yang menggali lubang di luas lahan sekitar 20 HA sebanyak 100 orang. Lubang galian penambang sudah mencapai 300 Lubang. Dalam sehari, pera penambang bisa menghsilkan dua sampi tujuh gram emas pertromol atau alat pemisah tanah dari logam. (ANTARA)
MINIM ANGGARAN Dishut dan Distamben Sering Kecolongan
Selasa 9 November 2010
MINIM ANGGARAN
Dishut dan Distamben Sering Kecolongan
BUOL- Akhir-akhir ini sesuai dengan laporn masyarakat, banyak terjadi praktek-praktek penebangan liar maupun eksplorasi pertambangan dengan berbagai penyimpanganya. Hal ini disebabkan karena minimnya anggaran pengawasan serta minimnya SDM yang ada di dinas terkait, yakni dinas kehutanan (Dishut) dan Dinas Pertambangan dan Enegri (Distamben).
Menurut Sekertaris Dishut Herman, S Hut, hutan yang ada dikabupaten Buol berpotensi besar untuk menyumbangakan oendapatan untuk daerah nmun nggaran dalam mpengawasan pun akan jadi factor tertentu.
Luas areal Penggunaan lain (APL) hutan kita mencapai 171.000 Ha, hal tersebut membuka peluang bagi paar investastor untuk berinvestasi di bidang kehuatanan, dan hal ini akan mendatangkan keuntungan bagi daerah, akan tetpi potensi besar ini harusnya di dukung dengan prosi anggaran , yang cukup agar pengawasan bisa dilakukan secara maksimal,” terang Herman saat ditemui senin (8/11).
Sementara itu Kepala Bidang Pertambangan Umum Distamben, Iklhasiani mengatakan, pihaknyapun kesulitan dalam melakukan pengawasan karena dananya sangat terbatas, padahal potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Buol perlu mendapat pengawasan yang cukup agar tidak terjadi penyalahgunaan baik izin prakteknya.
“Anggaran pengawasan untuk bidang saya pada tahun 2010 hanya Rp. 26 juta saja, padahal yang kami ajukan tidak sekecil itu, sehingga kami harus mencari cara bagaiman tetap mengawasi praktek eksplorasi meski dengan dana yang ada sangat terbatas,” Ungkapnya.
Peningkatan anggaran pengwasan ini mendapat respon positif dari Anggota DPRD Kabupaten (Dekab)Buol, Yakni Marwan Dahlan, Kasmat Ibrahim, Ahmad Koloi dan Yahya Baculu, yang sepakat adan akan berjanji akan memperjuangkan peningkatan anggaran pengawasan untuk hutan dan pertambangan di Buol
“Bagaimana bisa mengwasi hutan dan pertambangan kalau anggaran pengawasannya minim, saya kira memang perlu meningkatkan anggaran agar sisi pengawasan bisa berjalan sesuai yang kita harapkan,” kata Marwan dengan lantang. (RICKY)
MINIM ANGGARAN
Dishut dan Distamben Sering Kecolongan
BUOL- Akhir-akhir ini sesuai dengan laporn masyarakat, banyak terjadi praktek-praktek penebangan liar maupun eksplorasi pertambangan dengan berbagai penyimpanganya. Hal ini disebabkan karena minimnya anggaran pengawasan serta minimnya SDM yang ada di dinas terkait, yakni dinas kehutanan (Dishut) dan Dinas Pertambangan dan Enegri (Distamben).
Menurut Sekertaris Dishut Herman, S Hut, hutan yang ada dikabupaten Buol berpotensi besar untuk menyumbangakan oendapatan untuk daerah nmun nggaran dalam mpengawasan pun akan jadi factor tertentu.
Luas areal Penggunaan lain (APL) hutan kita mencapai 171.000 Ha, hal tersebut membuka peluang bagi paar investastor untuk berinvestasi di bidang kehuatanan, dan hal ini akan mendatangkan keuntungan bagi daerah, akan tetpi potensi besar ini harusnya di dukung dengan prosi anggaran , yang cukup agar pengawasan bisa dilakukan secara maksimal,” terang Herman saat ditemui senin (8/11).
Sementara itu Kepala Bidang Pertambangan Umum Distamben, Iklhasiani mengatakan, pihaknyapun kesulitan dalam melakukan pengawasan karena dananya sangat terbatas, padahal potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Buol perlu mendapat pengawasan yang cukup agar tidak terjadi penyalahgunaan baik izin prakteknya.
“Anggaran pengawasan untuk bidang saya pada tahun 2010 hanya Rp. 26 juta saja, padahal yang kami ajukan tidak sekecil itu, sehingga kami harus mencari cara bagaiman tetap mengawasi praktek eksplorasi meski dengan dana yang ada sangat terbatas,” Ungkapnya.
Peningkatan anggaran pengwasan ini mendapat respon positif dari Anggota DPRD Kabupaten (Dekab)Buol, Yakni Marwan Dahlan, Kasmat Ibrahim, Ahmad Koloi dan Yahya Baculu, yang sepakat adan akan berjanji akan memperjuangkan peningkatan anggaran pengawasan untuk hutan dan pertambangan di Buol
“Bagaimana bisa mengwasi hutan dan pertambangan kalau anggaran pengawasannya minim, saya kira memang perlu meningkatkan anggaran agar sisi pengawasan bisa berjalan sesuai yang kita harapkan,” kata Marwan dengan lantang. (RICKY)
Kamis, 04 November 2010
229 RUMAH RUSAK DALAM BANJIR BANDANG, 67 RUMAH DIANTARANYA RUSAK BERAT
229 RUMAH RUSAK DALAM BANJIR BANDANG, 67 RUMAH DIANTARANYA RUSAK BERAT
Ditulis oleh Administrator
Selasa, 02 November 2010 13:14 -
Poleganyara-Pamona Timur
229 rumah warga di Poso Provinsi Sulawesi Tengah rusak akibat banjir bandang pada 30
Oktober 2010 silam. 67 rumah diantaranya rusak berat sedangkan sisahnya rusak ringan dan
sedang. 229 keluarga hingga kini masih tinggal di 5 lokasi tempat pengungsian.
Dampak dari banjir bandang di Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi
Tengah akibatkan 229 rumah rusak. Yesaya Laweanggi Kepala Seksi Kesra Kantor Kecamatan
Pamona Timur mengatakan jumlah rumah yang rusak terdiri atas 67 rumah rusak berat, 146
rumah rusak ringan dan 16 rumah rusak sedang. Sementara itu hingga Senin 1 November
2010, berdasarkan data kantor Kecamatan Pamona Timur masih terdapat 229 keluarga atau
895 jiwa warga desa Poleganyara masih bertahan di 5 posko penanganan pengungsi yang
disediakan ditempat itu. “Yang rusak berat terdiri dari 67 buah rumah, kemudian yang rusak
ringan sebanyak 146 buah rumah, dan yang rusak sedang sebanyak 16 buah rumah”
Menurut warga, mereka akan terus bertahan di tempat tempat pengungsian seperti gedung
balai desa maupun gedung gereja hingga benar-benar yakin tidak akan ada banjir bandang
susulan. Termasuk selesainya upaya pembersihan material lumpur dari dalam rumah yang
dibawa oleh air deras banjir bandang pada Sabtu malam 30 Oktober 2010 silam. Saat ini warga
mengaku sangat membutuhkan pasokan bahan makanan, selimut serta pakaian.
Personil TNI dari Kompi A Batalyon 714 Sintuwu Marosso Poso Pendolo Kecamatan Pamona
Selatan terpantau juga sudah dikerahkan ke lokasi banjir bandang untuk membantu masyarakat
mengangkat material material kayu termasuk membersihkan material lumpur dari dalam rumah-rumah penduduk.
Ditulis oleh Administrator
Selasa, 02 November 2010 13:14 -
Poleganyara-Pamona Timur
229 rumah warga di Poso Provinsi Sulawesi Tengah rusak akibat banjir bandang pada 30
Oktober 2010 silam. 67 rumah diantaranya rusak berat sedangkan sisahnya rusak ringan dan
sedang. 229 keluarga hingga kini masih tinggal di 5 lokasi tempat pengungsian.
Dampak dari banjir bandang di Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi
Tengah akibatkan 229 rumah rusak. Yesaya Laweanggi Kepala Seksi Kesra Kantor Kecamatan
Pamona Timur mengatakan jumlah rumah yang rusak terdiri atas 67 rumah rusak berat, 146
rumah rusak ringan dan 16 rumah rusak sedang. Sementara itu hingga Senin 1 November
2010, berdasarkan data kantor Kecamatan Pamona Timur masih terdapat 229 keluarga atau
895 jiwa warga desa Poleganyara masih bertahan di 5 posko penanganan pengungsi yang
disediakan ditempat itu. “Yang rusak berat terdiri dari 67 buah rumah, kemudian yang rusak
ringan sebanyak 146 buah rumah, dan yang rusak sedang sebanyak 16 buah rumah”
Menurut warga, mereka akan terus bertahan di tempat tempat pengungsian seperti gedung
balai desa maupun gedung gereja hingga benar-benar yakin tidak akan ada banjir bandang
susulan. Termasuk selesainya upaya pembersihan material lumpur dari dalam rumah yang
dibawa oleh air deras banjir bandang pada Sabtu malam 30 Oktober 2010 silam. Saat ini warga
mengaku sangat membutuhkan pasokan bahan makanan, selimut serta pakaian.
Personil TNI dari Kompi A Batalyon 714 Sintuwu Marosso Poso Pendolo Kecamatan Pamona
Selatan terpantau juga sudah dikerahkan ke lokasi banjir bandang untuk membantu masyarakat
mengangkat material material kayu termasuk membersihkan material lumpur dari dalam rumah-rumah penduduk.
Senin, 01 November 2010
Kunjungan Presiden yang Merepotkan
Senin, 01 November 2010 Pukul 16:43 WIB
Kunjungan Presiden yang Merepotkan
Rabu (27/10) dan Kamis (28/10) dua petinggi negara mengunjungi lokasi bencana dengan helikopter. Rabu Wakil Presiden Boediono dan Kamis Presiden Susilo Bambang yudhoyono, sayangnya kedatangan mereka justru membuat korban terlantar, karena aparat pemerintahan dari provinsi sampai dusun direpotkan olehnya, bahkan media juga.
Kedatangan Presiden RI dan Wakil Presiden RI mengunjungi korban bencana gempa dan tsunami di Mentawai tentu sangat kita hargai, tapi kalau kedatangannya justru membuat korban terlantar jelas harus disesali.
Kunjungan Wapres Boediono Rabu pagi ke Dusun Muntei Baru-baru membuat aparat sibuk dengan pelbagai upacara penyambutan. Meskipun Wapres tak menuntut itu. Namun segmen protokoler dan seremonial ini tak bisa dielakkan, akibatnya apalagi? Penanganan korban dan distribusi bantuan pun terhenti sejenak untuk ‘melayani’ Wapres.
Presiden SBY yang sejak Rabu juga sudah di Padang, lebih merepotkan. Semua mata tertuju ke sosok dan kehadirannya, termasuk media. Presiden yang menginap di Wisma Indarung, Komplek PT Semen Padang, Indarung, Padang, sangat menyedot perhatian, sehingga korban gempa dan tsunami di Mentawai terlupakan sejenak.
Kerepotan bertambah saat presiden terbang ke Pagai Selatan. “Pokoknya segala waktu, tenaga dan perhatian ya diberikan kepada presiden, aparat kan tak mau dimarahi,” ujar seorang warga Sikakap, yang mengaku ikut disibukkan oleh kedatangan presiden, meski hanya sekedar lewat di udara Sikakap.
“Gara-gara presiden dan wakil presiden datang, penanganan para korban dan pengungsi terpaksa dihentikan sementara, karena mereka kan harus disambut, harus dilayani,” dengus warga Sikakap yang minta dengan sangat agar namanya tak disebutkan itu. ran
Kunjungan Presiden yang Merepotkan
Rabu (27/10) dan Kamis (28/10) dua petinggi negara mengunjungi lokasi bencana dengan helikopter. Rabu Wakil Presiden Boediono dan Kamis Presiden Susilo Bambang yudhoyono, sayangnya kedatangan mereka justru membuat korban terlantar, karena aparat pemerintahan dari provinsi sampai dusun direpotkan olehnya, bahkan media juga.
Kedatangan Presiden RI dan Wakil Presiden RI mengunjungi korban bencana gempa dan tsunami di Mentawai tentu sangat kita hargai, tapi kalau kedatangannya justru membuat korban terlantar jelas harus disesali.
Kunjungan Wapres Boediono Rabu pagi ke Dusun Muntei Baru-baru membuat aparat sibuk dengan pelbagai upacara penyambutan. Meskipun Wapres tak menuntut itu. Namun segmen protokoler dan seremonial ini tak bisa dielakkan, akibatnya apalagi? Penanganan korban dan distribusi bantuan pun terhenti sejenak untuk ‘melayani’ Wapres.
Presiden SBY yang sejak Rabu juga sudah di Padang, lebih merepotkan. Semua mata tertuju ke sosok dan kehadirannya, termasuk media. Presiden yang menginap di Wisma Indarung, Komplek PT Semen Padang, Indarung, Padang, sangat menyedot perhatian, sehingga korban gempa dan tsunami di Mentawai terlupakan sejenak.
Kerepotan bertambah saat presiden terbang ke Pagai Selatan. “Pokoknya segala waktu, tenaga dan perhatian ya diberikan kepada presiden, aparat kan tak mau dimarahi,” ujar seorang warga Sikakap, yang mengaku ikut disibukkan oleh kedatangan presiden, meski hanya sekedar lewat di udara Sikakap.
“Gara-gara presiden dan wakil presiden datang, penanganan para korban dan pengungsi terpaksa dihentikan sementara, karena mereka kan harus disambut, harus dilayani,” dengus warga Sikakap yang minta dengan sangat agar namanya tak disebutkan itu. ran
Langganan:
Postingan (Atom)