Senin, 29 Juni 2009

Terkait Penolakan Tambang Emas Poboya Walhi Dukung Sikap Gubernur

Media alkhairat
Senin 29- juni- 2009

Terkait Penolakan Tambang Emas Poboya
Walhi Dukung Sikap Gubernur

PALU- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Tengah ( Walhi Sulteng ) mendukung penuh sikap Gubernur dan ketua DPRD Sulawsi Tengah menolak tambang emas poboya.

Hal itu di sampaikan kepala divisi advokasi dan kampanye Walhi Sulteng, Andika Setiawan dalam siaran persnya kepada media ini sabtu ( 27/6/2009/ ).

Menurut Andika Setiawan, sikap Gubernur dan ketua DPRD provinsi harus di apresiasi oleh semua pihak termasuk pihak pemerintah daerah empat kabupaten yakni, parigi mautong, kabupaten donggala, sigi, dan pemerintah kota palu.

Sebagai daerah yang masuk dalam areal konsesi tambang, harusnya pemerintah di empat di daerah tersebut memiliki sikap yang sama dengan Gubernur melihat tambang poboya sebagai ancaman bukan jalan kesejahteraan sebagai mana di lansir oleh Alkhairat sabtu ( 27/6/2009 ) tegas andika.

Dia menyebutkan, keberadaan tambang emas poboya sama skali hasilnya bukan untuk di rasakan masyarakat tapi lebih pada kepentingan laba perusahaan, jika melihat dari pengalaman pertambangan emas di Indonesia seperti PT. Freeport di papua, PT, Newmont Minahasa raya di Buyat manado.

Saat ini kata Andika, ada tiga hal yang benar-benar harus di perhatikan seksama, seprti pada sektor daya serap tenaga kerja, potensi dampak lingkungan dan kedaulatan rakyat.
“sebagai daerah penyangga dan sumber air bersih, poboya juga memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas pasokan air bagi sebagian besar pemukiman di kota palu. Hal itu tidak di bisa di gantikan dengan kolam-kolam tampungan limbah ( tailing ) yang mengandung racun seperti mercuri dan sianida” tegasnya.

Jumat, 26 Juni 2009

Gubernur Menolak pertambangan Emas Poboya Palu Sulawesi Tengah

Sabtu -27- Juni - 2009


Gubernur Tolak Tambang Emas Poboya

Palu- Gubernur Bandjela Paliudju menyatakan menolak Eksplorasi tambang emas Poboya Palu jika PT Palu Citra Mineral (PT PCM)selaku pemegang hak konsesi tak memiliki Renstra bagi kesejeteraan rakyat Sulteng khususnya warga Palu.

Jika memang banyak bahayanya bagi masyarakat disekitar tambang poboya,’’ ungkap Gubernur Banjela Paliudju Jumat (26/6) kemarin. Penegasan Gubernur Paliudju tersebut disampaikan dalam acara sosialisasi aktivitas kontrak karya (KK) disulteng serta penanganan tambang emas Poboya diruang Polibu kantor Gubernur Sulteng. pada kesempatan itu, Gubernur menilai penjelasan pihak PT CPM masih sulit dipahami dikalangan Pemerintah. Pertimbangan penolakan bukan masalah untung rugi, tetapi pada pertimbangan lokasi tambang tepat berada dipusat kota, terlebih berada disumber air bersih.

Saya tidak mangambil keputusan yang akan menghilangkan jiwa dan masa depan generasi penerus di Sulteng. perlihatkan dulu AMDAL-nya dan konsep lainnya pada kami dan masyarakat ,” ungkapnya.
Kalau sebelumnya tiga wilayah yang bersentuhan dengan dengan areal pertambangan Poboya namun sekarang sudah menjadi empat wilayah yakni Kabupaten Donggala, Kota Palu, kabupaten Parigi moutong dan Kabupaten Sigi Biromaru. Olehnya Gubernur Paliudju menyarankan agar PT PCM bisa memeberikan penjelasan secara baik sehingga seluruh wilayah dan masyarakat disekitar tambang tersebut paham dan hasilnya nanti bisa manambah kesejetraaan rakyat , “ kami akan tetap menunggu kejelasan yang sebenarnya dari perusahaan, kalau tepat dan tak berbahaya bisa bicarakan nanti,” tambahnya.

Projek Koordinator PT PCM Dr Suseno menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan barbagai rencana untuk mendukung penegembangan pendidikan dan kesehatan pihaknya akan menyiapkan berbagai rencana untuk mendukung pengembangan pemndidikan dan kesehatan diwilayah areal tambang, salah satu langkah yakni mensuport penmdidikan anak-anak untuk bersekolah, sementara bidang kesehatan pihaknya akan menyiapkan Puskesmas bagi masyarakat daerah itu. Namun dalam penjelasan tersebut dirinya tak menyebutkan secara gambalang bantuan pendidikan dan kesehatan dibangun oleh perusahaan atau hanya sekedar mensuport saja

Ia juga menyebutkan saat ini pihaknya baru masuk tahap eksploitasi belum eksplorasi, makannya AMDAL belum ada sebab dalam tahapan itu masih jauh karena sebelum itu studi kelayakan dulu. Sedangkan pakar geologi PT PCM Sumardiman pada kesempatan yang sama menjelaskan, letak pabrik dan metode pengelolaan emas diwilayah itu. Dari pengelolahan limbah misalnya PT PCM hanya menjelaskan bahwa air limbah hasil tambang akan didaur dengan menggunakan kapur oleh perusahaan

Metodenya menumpang air dalam kolam-kolam yang dibangun didaerah tambang akan dibangun kolam-kolam limbah lalu dikapuri sehingga airnya kembali jernih ,” tuturnya. Ketua adat Poboya Andi Jalaludin mminta pemerintah memberikan solusi pendapatan bagi warganya. Jangan sampai pemerintah menutup wilayah itu sementara masyarakat bisa berharap bisa menambang disana,” pemerintah jangan cuman bisa melarang dan menangkap saja. Terus masyarakat Poboya makan apa, coba bersolusi,” pintanya. Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Sulteng Murad NAsir. Ia juga mengatakan masuknya tambang dikelurahan Poboya memang perlu dipertimbangkan, sebab wilayah Kota dimana daerah itu manjadi satu-satunya penyangga air dan letakanya pun berada didataran tinggi, jangan sampai tambang itu hanya membawa bencana dikemudian hari, dan menyebabkan kepenuhan penduduk dikota Palu,” tuturnya. (Syarief)

Senin, 22 Juni 2009

Proyek Senoro Dikaji Ulang

Media Alkhairat, Jum’at 19 Juni 2009
Proyek Senoro Dikaji Ulang
Jakarta – BP Migas akan mengevaluasi ulang semua hal yang berkaitan dengan proyek Senoro Donggi pasca dikeluarkannya keputusan Wakil Presiden mengenai alokasi seluruh gas Senoro untuk pasar domestic.
Hal disampaikan Kepala BP Migas R Priyono dalam pesan singkatnya kepada detik Finance, Kamis.
“Kita mau evaluasi dulu semua aspek tentang DS sehubungan dengan keputusan Wapres,” kata Priyono.
Saat ditanya apa BP Migas tetap akan keluarkan SAA setelah keluarnya keputusan JK, Priyono menyatakan yang diperlukan saat ini kepastian soal proyek ini jadi atau tidak.
“Pertanyaannya, apakah dengan dikeluarkannya SAA kemudian kebijaka bisa jadi ekspor? Jadi yang harus diselesaikan kepastian proyek ini jadi apa tidak?” jelasnya.
Sementara Medco Energi yang merupakan salah satu pemegang saham dalam proyek itu merasa sudah mengajukan usulan terbaik, yaitu dengan mengekspor sebagian gas. Demikian disampaikan Direktur Proyek PT Medco Energy Internasional, Lukman Mahfoedz dalam pesan singkatnya kepada detik Finance.
“Saya berpendapat bahwa masalah ini hendaknya dilihat secara jernih oleh semua pihak. Opsi yang kita usulkan adalah opsi yang terbaik untuk komersialisasi dari lapangan marginal di Sulawesu Tengah yang sudah 28 tahun,” katanya.
Menurut Lukman tidak mudah mengembangkan proyek gas Senoro secara ekonomis dengan cadangan gas yang hanya 15% dari cadanga Tangguh tanpa jaminan pemerintah.
Selama ini rencana pengembangan yang sudah dibuatpun murnih dengan investasi swasta.
“Ukuran reservenya hanya sekitar 15% -nya Tangguh. Kita usulkan untuk mengembangkannya, dengan murni investasi swasta tanpa membebani negara, tanpa cost recovery di downstreamnya,” katanya.
Lukman menambahkan, skema pengembanga bisnis Senoro ini sebenarnya sudah disetujui pemerinta pada 2007 berdasarkan Business to Business approach.
Dalam rencana itu, negara direncanakan mendapatkan penerimaan sekitar US$ 6,4 miliyar pada harga minyak US$ 70 per barel untuk kontrak selama 15 tahu.
“Dimana sebagian (penerimaan) untuk pengembangan daerah. Untuk mencari pendanaan bagi suatu investasi tidaklah mudah saat ini apalagi sebesar US$ 3,4 miliar dan tanpa jaminan pemerintah,” katanya.***