Jumat, 05 Desember 2008

YLK: Pengawasan PLN Lemah

Media Alkhairat, Senin 1 Desember 2008
YLK: Pengawasan PLN Lemah
Palu – Direktur Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Tengah Salman Hadiyanto mengatakan, sistem pengawasan yang dilakukan PT PLN Cabang Palu memang masih sangat lemah.
“Pemasangan sambungan baru secara resmi ditutup, namun orang yang butuh listrik melakukan segala cara, termasuk sejumlah oknum PLN yang juga mau meraup untuk banyak,” kata Salman Ahad (30/11) pada Media Alkhairat.
Kata Salman Hadiyanto, masalah penyambungan liar yang dilakukan sejumlah oknum internal PLN dengan melibatkan pihak ketiga, mungkin sudah terjadi sejak lama. Akan tetapi baru kali ini terungkap berdasarkan data-data temuan dilapangan.
Disisi lain hal itu bagi masyarakat bukan hal merugikan bagi mereka, karena memang mereka butuh pasokan listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu-lampu mereka pada malam hari dan saat kerja.
Hal tersebut sangat sejalan dengan keinginan segelintir orang, yang juga butuh uang meskipun dengan jalan yang improsedural. Namun dari semua peristiwa tersebut, kata Salman, belum beberapa bobroknya jika dibandingkan banyaknya oknum yang terima uang dari konsumen namun hingga saat ini listrik yang dijanjikan belum juga tersambung ungkapnya.
Dari sejumlah temuan tersebut, mestinya pihak PLN dapat belajar lebih giat lagi utamanya terkait masalah pengawasan oknum-oknum yang ada ditubuh PLN sendiri. Jika hal tersebut ditelisik lebih dalam, lanjut dia, tak menutup kemungkinan bahwa masalah ini juga bisa terjadi pada Cabang PT PLN di seluruh Indonesi.
“Mana mungkin hal ini hanya terjadi di Palu, sebab memang dari dulu PLN tak pernah diaudit,” katanya.
Salman berharap dengan adanya masalah tersebut, PLN bisa mengetahui sejauh mana kekeliruan dan kekurangan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orangnya selama ini. Ini merupakan peristiwa terburuk yang dilakukan PLN untuk saat ini. Kedepan pengelolaan managemen PLN dapat diubah, tujuannya untuk benar-benar menjadi produsen listrik yang baik agar konsumenpun merasa dihargai.
“Jika hal buruk ini terus terjadi, maka jangan salahkan jika masyarakat menuntut bahkan bersifat sedikit anarkis dalam meluapkan kekecewaannya terhadap pelayanan yang dilakukan PLN,” tandasnya. (Syarif)

DPRD Poso Menyurat ke Gubernur Minta Hentikan Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit

Media Alkhairat, Jum’at 28 November 2008

DPRD Poso Menyurat ke Gubernur
Minta Hentikan Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit

Poso – DPRD Kabupaten Poso melayangkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Kapolda dan Kejaksaan Tinggi untuk meminta menghentikan pembangunan perkebunan kelapa sawit di lokasi percetakan sawah baru yang belakangan ditemukan fiktif di Desa Pancasila, Kecamatan Pamona Selatan.
Dilahan 175 hektar tersebut merupakan lokasi yang menjadi barang bukti proyek percetakan sawah fiktif yang diambil dari dana bantuan pemulihan ekonomi recorvery Poso sebesar Rp 820 juta.
Menurut ketua DPRD Poso Saweragading Pelima, rencana pembangunan perkebunan sawit diatas lahan sekitar 800 hektar terdapat lahan percetakan sawah fiktif yang dikerjakan pada tahun 2007.
“Bila lokasi percetakan sawah fiktif itu digarap menjadi lokasi perkebunan sawit, itu sama artinya ada pihak yang berupaya menghilangkan barang bukti,” terang Pelima siang kemarin.
Politikus dari Partai Damai Sejahtera tersebut menambahkan, persetujuan lahan sawah fiktif untuk dijadikan lokasi perkebunan kelapa sawit berdasarkan surat yang ditandatangani M. Nello yang itu masih menjabat Kepala Bappeda Poso sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dana recorvery.
“Ada surat yang ditandatangani oleh Nello yang mengijinkan lokasi sawah fiktif tersebut menjadi lokasi pembibitan sawit,” ucap Pelima.
Kasus dugaan korupsi percetkan sawah fiktif yang disalurkan dari bantuan dana recorvery sebesar Rp 820 juta telah menyeret kontraktor Budyantho Theodora ke Kepolisian Resort Poso. Sejauh ini, Kepolisian masih memeriksa Budy. (bandi)

Sistem Palu Kembali Difisit Daya Listrik 13 MW

Media Alkhairat, Senin 1 Desember 2008
Sistem Palu Kembali Difisit Daya Listrik 13 MW
Palu – Sistem kelistrika Palu di Sulwesi Tengah kembali difisit daya listrik sekitar 13 MW (megawatt), menyusul lima dari10 unit PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Disel) milik PT PLN setempat mengalami gangguan dan sementara dalam perbaikan.
Selain itu, suplay daya listrik dari dua unit PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Mpanau yang dikelolah PT PJPP (Pusat Jaya Palu Power) tidak beroperasi secara maksimal.
“Sudah beralangsung tiga malam terakhir ini, terjadi pemadaman aliran listrik segera bergilir untuk sistem Palu,” kata Petrus, Humas PT PLN Cabang Palu, Ahad (01/12), seperti diberitakan Antara.
Kebijakan pemadaman bergilir terpaksa dilakukan, sebab sistem Palu yang saat ini melayani sekitar 170 ribu pelanggan tersebut di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong mengalami kekurangan daya cukup besar.
Kebutuhan daya listrik pada malam hari untuk sistem Palu mencapai 42-44 MW, sementara daya yang diproduksi PLTU dan sejumlah PLTD saat ini tinggal sekitar 30 MW.
Khusus pengurangan suplay daya listrik dari PLTU, Petrus, tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, namun kemungkinan besar terkait persediaan stok batubara semakin menipis.
Biasanya, jika stok batubara menipis,pihak PT PJPP sebagai pengelolah PLTU megurangi suplay daya ke PLN, sebab khawatir stok batubara habis sebelum mendapat pasokan.
Menyinggung mengenai lima mesin PLTD yang tidak beroperasi karena mengalami gangguan, Petrus tidak merinci, kecuali mengatakan kondisi mesin PLTD saat ini rata-rata kemampuannya menurun drastis, karena faktor usia mesin diatas 20 tahun.
“Ya namanya mesin sudah tua, otomatis kemampuannya sudah menurun dan rawan rusak,,” ujarnya.
Pimpinan Wilayah VII Sulawesi Utara/Tengah dan Gorontalo (Sulut/Tenggo) saat ini sedang mengupayakan pengadaan mesin pembangkit disel yang baru dengan kapasitas 20 MW untuk mengatasi difisit daya listrik.
Rencananya, pembangkit listrik tersebut menggunakan BBM non solar. “Mudah-mudahan paling lambat 2009 pengadaan mesin pembangkit baru dimaksud telah terealisasi sehingga sistem Palu terhindar dari krisis daya listrik,” katanya.***