Indonesia Harus Berani Menaikkan Royalti Tambang

PME Indonesia
Rabu 25 Agustus 2010

Wawancara

Indonesia Harus Berani Menaikkan Royalti Tambang


JAKARTA – Pemerintah Indonesia harus berani menaikan royalti dari perusahaan pertambangan yang ada saat ini. Negosiasi harus dilakukan dengan para investor karena pemerintah yang memiliki lahan meskipun tetap menghormati kontrak yang ada.

Berikut adalah hasil wawancara Uyung Syafitri dari PME Indonesia dengan Roger Moody asal Inggris, penulis buku soal tambang dan sekaligus pengelola Mine Comunity, saat berkunjung ke Indonesia yang sudah di alih bahasakan.

Menurut Anda apakah sektor pertambangan di Indonesia masih menarik minat investor?

Ya, Saya kira Indonesia masih menjadi negara yang dijadikan target investor sektor tambang untuk berinvestasi.


Apa indikatornya bahwa Indonesia masih menarik minat investor tambang?

Salah satunya karena kebijakan pemerintah Australia yang menaikan 40% pendapatan negara dari sektor tambang, menurut saya itu akan sangat berpengaruh besar. Selain itu di Indonesia sendiri banyak daerah yang masih belum di buka untuk pertambangan bauksit dan nikel selain batu bara dan mineral lainnya. BHP dan Rio Tinto mungkin akan melebarkan bisnisnya di sini.


Apakah Anda sendiri sudah mengetahui mengenai UU Minerba dan UU Lingkungan Hidup yang tahun lalu diterbitkan?

Saya tahu UU tersebut namun saya tidak mengetahui isinya dan belum saya pelajari. Namun yang saya tahu bahwa peraturan tersebut masih menguntungkan investor.

Pendapat anda mengenai kontrak-kontrak yang ada?

Sejauh ini kontrak yang ada sangat menguntungkan investor, contohnya Kontrak Karya(KK) PT Freeport dan PT Newmont.

Menurut Anda adakah negara lain yang bisa dijadikan acuan agar Indonesia meniru kontrak negara tersebut?

Hampir semua negara tahapan-tahapannya sama tidak jauh berbeda, namun untuk menaikan royalti saya kira pemerintah bisa membicarakannya dengan perusahaan tersebut. Tapi selama ini pemerintah Indonesia selalu tidak berhasil melakukan hal tersebut dan selalu berakhir dengan pengadilan internasional dan itupun pemerintah sering kalah padahal pemerintah yang punya lahan.


Kita memang harus menghormati kontrak yang ada, namun investor juga harus mentaati dan menyesuaikan dengan undang-undang Minerba yang baru. Selain itu kita bisa meniru negara Tanzania. Tanzania bisa menegosiasikan kembali kesepakatan sebagai upaya peningkatan royalti ke pemerintah, Indonesia juga bisa meniru hal tersebut apalagi Indonesia menjadi salah satu target innvestasi pertambangan.


Anda sudah meninjau sejumlah pertambangan, apakah Anda menemukan perusahaan yang menerapkan good mining practice ?

Selama ini saya mengunjungi dearah Kalimantan dan Bengkulu. Ada yang menerapkan namun tidak terlalu bagus dan ada juga yang tidak sama sekali.


Anda bisa menyebutkan perusahaan mana saja yang bagus dan siapa yang tidak?

Saya tidak bisa menyebutkan namanyanya siapa yang bagus. Selain itu pertambangan yang tidak menerapkan aturan adalah perusahaan-perusahaan yang tidak begitu besar. Saya melihat mereka saat bekerja dan banyak yang tidak mengenakan masker dan alat-alat keselamatan lainnya.


Pertanyaan terakhir, apa tujuan Anda ke Indonesia?

Saya berkunjung selain untuk menulis buku juga karena saya bagian networking internasional Jatam. Saya sering diminta rekomendasi di penjualan saham pertambangan dengan pengalaman saya yang objektif, karena kalau dari perusahaan tentu saja mereka akan memberikan kondisi yang bagusnya saja.

Utang RI Capai Rp 1.807,5 Triliun di 2011

Selasa, 24/08/2010 07:58 WIB

Utang RI Capai Rp 1.807,5 Triliun di 2011

Wahyu Daniel - detikFinance
Jakarta - Meskipun pemerintah berencana mengurangi jumlah utang, namun ternyata jumlah utang Indonesia akan meningkat hingga Rp 119,2 triliun di tahun 2011.

Utang pemerintah di tahun 2011 diproyeksikan bisa mencapai Rp 1.807,5 triliun, naik Rp 119,2 triliun dari proyeksi utang pemerintah di akhir 2010.

Demikian isi Nota Keuangan 2011 yang akan dibahas sebagai RAPBN 2011, seperti
dikutip detikFinance, Selasa (24/8/2010).

Dalam nota tersebut dikatakan, di 2011 penambahan jumlah utang pemerintah terbesar
adalah dari penerbitan surat utang yang direncanakan mencapai Rp 120 triliun. Jumlah outstanding surat utang pemerintah di 2011 diproyeksi mencapai Rp 1.197,1 triliun.

Sementara dari sisi utang luar negeri justru diproyeksi turun tipis, yakni Rp 800
miliar. Dari Rp 611,2 triliun di akhir 2010 menjadi Rp 610,4 triliun di akhir 2011.

Namun, dalam nota tersebut, pemerintah menilai kondisi utang pemerintah masih baik
dengan risiko yang rendah.

Dikatakan, kondisi risiko keuangan portofolio utang pemerintah di 2010 semakin
membaik dibanding tahun sebelumnya. Disebabkan semakin kondusifnya pasar keuangan khususnya di domestik.

Berdasarkan data yang dirilis Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu, posisi utang Indonesia hingga Juli 2010 mencapai Rp 1.625,63 triliun atau 26% dari PDB. Secara nominal memang utang Indonesia memang meningkat, namun secara rasio utang mengalami penurunan karena terus meningkatnya PDB sebagai faktor pembagi rasio utang.

Berikut catatan utang pemerintah pusat sejak tahun 2000 berikut rasio
utangnya terhadap PDB:

Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
Tahun 2001: Rp 1.646,32 triliun (77%)
Tahun 2002: Rp 1.821,83 triliun (67%)
Tahun 2003: Rp 2.013,68 triliun (61%)
Tahun 2004: Rp 2.295,83 triliun (57%)
Tahun 2005: Rp 2.774,28 triliun (47%)
Tahun 2006: Rp 3.339,48 triliun (39%)
Tahun 2007: Rp 3.949,48 triliun (35%)
Tahun 2008: Rp 1.4.954,03 triliun (33%)
Tahun 2009: Rp 1.5613,44 triliun (28%)
Juli 2010: Rp 1.6253,79 triliun (26%).

Dolo Selatan Kembali Banjir.

Media Alkhairaat
Selasa 24 Agustus 2010

Dolo Selatan Kembali Banjir.

SIGI-Sekitar pukul 12:00 wita waktu setempat, tiga desa di Kecamatan Dolo Selatan(Dolsel) belum lama ini diterjang banjir yang berasal dari sungai walatana. Demikian kata Latif H.Abd Wahab pada Meida Alkhairaat senin (23/8).

Kejadian yang menimpa warga Dolo Selatan pekan lalu itu, tepatnya Sabtu malam tiga desa yakni Desa Walatana dan Desa Baluase menjadi sasaran banjir, belasan rumah di dua desa tersebut terendam air dan puluhan hektar perkebunan masyarakat juga menjadi sasaran.

“Sampai hari ini masyarakat di kedua desa masih melakukan pembersihan rumah karena banjir yang datang secara tiba-tiba itu memasuki rumah warga. Ini merupakan kejadian yang sekian kalinya bagi masyarakat di Kecamatan Dolo Selatan khususnya Desa Walatana dan Baluase, walaupun dalam hal ini dewan telah mengupayakan memberi bantuan melalui dinas terkait akan tetapi kejadian tersebut terulang lagi,”Kata Latifa.

Banjir yang melanda Kecamatan Dolo Selatan juga merusak fasilitas umum yang ada diwilayah itu, salah satunya adalah jembatan yang meghubungkan kedua desa ujung barat dari jembatan itu terkikis oleh air sehingga sangat menghkawatirkan bagi kendaraan yang akan melaluinya.

Untuk itu, kata Politisi Partai Bintang Reformasi (PBR) ini Persoalan yang terjadi perlu penanganan serius oleh pihak pemerintah khususnya pemerintah propinsi, sebaba bila hal ini tidak dilakukan perbaikan segera (bendunan gumbasa) maka dikhawatirkan dolo selatan akan menjadi sungai baru bagi wilayah itu.

Kejadian yang menggenangi belasan rumah warga itu menjadi perhatian ketua DPRD Sigi H. Gesang Yuswono, pihaknya telah memeberikan bantuan berupa makanan dan kebutuhan lainnya yang sangat diperlukan oleh masyarakat setempat.

“Walau walau bagaimanapun ini menjadi tanggung jawab kita berasama untuk saling menolong dan dalam peristiwa ini kita akan mengupayakan pemerintah agar segera mengantisipasi persoalan masyarakat sehingga tidak menjadi bayangan yang berlarut.,”terangnya.(HADY)