Media Alkhairaat, Senin 24 Mei 2010
Kamis, Genset 10 MW Beroperasi
PALU – PT PLN Wilayah Sulutenggo meminta kepada Walikota Palu Rusdy Mastura untuk mendampingi PLN untuk melakukan pengoperasian perdana mesin genset yang berkekuatan 10 mega watt (MW). Pengoperasian perdana dijadwalkan pada Kamis, 27 Mei 2010 mendatang.
Walikota Palu Rusdy Mastura mengatakan, permintaan pimpinan PT PLN wilayah itu disampaikan didepan Direktur Utama (Dirut) PT PLN Pusat Dahlan Iskan baru-baru ini di Jakarta disela-sela pertemuan dengan Direktur PT PJPP.
Dia mengatakan, saat ini mesin genset yang didatangkan dari PT Sewatama saat ini sudah beroperasi di PLTD Silae. Saat ini mekanik dari PT PLN Palu, tengah melakukan persiapan-persiapan menghadapi pengoperasian.
Menurut dia, dengan dioperasikannya mesin genset 10 MW ini ditambah dengan beroperasinya dua unit mesin PLTU Mpanau sebesar 25-26 MW ditambah PLTD Silae 19 MW dan Parigi 3 MW Kota Palu dan sekitarnya tidak akan mengalami krisis listrik.
“Pada saat hearing di DPR RI tentang kelistrikan Dirut PT PLN Pusat Dahlan Iskan sempat menitikan air mata mengetahui sampai saat ini masih ada Propinsi di Indonesia masih menglami krisis listrik yang begitu parah. Untuk itu Dahlan Iskan berjanji akan membantu Sulteng dalam hal Kota Palu menuntaskan persoalan listrik,” ujar Walikota Palu.
Dia mengatakan, kedatangan mesin genset Sewatama ini ke Kota Palu merupakan program PT PLN secara nasional yang diberikan kepada beberapa propinsi salah satunya Sulteng yang masih mengalami krisis listrik. Sebagai tahap awal PT PLN Pusat baru mendatangkan 10 MW sementara 10 MW sisanya akan menyusul.
Dalam pertemuan dengan PT PLN Pusat yang membuahkan hasil yang cukup menggembirakan saat ini Walikota Palu Rusdy Mastura tengah mencari lokasi bidang tanah dengan luas 5 hektar yang akan digunakan untuk pembangunan pusat listrik tenaga gas dan batubara (PLTGB) sebesar 20 MW. Salah satu lokasi yang sudag diliriknya kawasan industry yang berada di Kecamatan Palu Utara.
Pembangunan PLTGB ini merupakan perintah langsung Dirut PT PLN Pusat Dahlan Iskan kepada dirinya meningkatkan kapasitas kelistrikan di Kota Palu.
“Jika PT PLN Pusat setuju saya akan mengarahkan pembangunan PLTGB di Kawasan Industri Palu Utara. Kawasan itu saat ini sudah menjadi milik Pemerintah sehingga tidak menyulitkan lagi untuk mencari lokasi karena daerah itu sangat strategis dekat dengan kawasan pantai,” ujar Cudy sapaan Rusdy Mastura. (IRMA)
Rabu, 26 Mei 2010
Selasa, 18 Mei 2010
PLTU Palu Terancam Gulung Tikar *PLN PASOK SEMENTARA BATUBARA
Media Alkhairaat, Selasa 18 Mei 2010
PLTU Palu Terancam Gulung Tikar
*PLN PASOK SEMENTARA BATUBARA
PALU – PLTU Mpanau Palu, Sulawesi Tengah, terancam gulung tikar jika PT PLN (Persero) tidak mengabulkan permintaan kenaikan harga pembelian daya dari Rp 683 per Kwh menjadi Rp 910 per Kwh.
Manager Produksi dan Operasional PLTU Mpanau Palu, Djati Nugroho mengatakan dengan harga pembelian saat ini Rp 683 per Kwh, PLTU merugi sekira USD 482 ribu (Rp 4,38 miliar) perbulan. Beban terbesar pada pembelian saat ini (Rp 2,21 miliar) perbulan dan cicilan utang bank USD 220 ribu (Rp 2 miliar) per bulan.
“Jika PLN tidak membantu maka PLTU akan tutup,” kata Djati seusasi pertemuan dengan General Manager PLN Wilayah Sulutenggo Wirabumi Kaluti, Manager PLN Cabang Palu I Nyoman Sudjana, Walikota Rusdy Mastura, Wakil Walikota Mulhana Tombolotutu yang difasilitasi Sekjen Pengurus Besar Alkhairaat Jamaluddin Mariadjang, di Palu, Senin.
Djati mengakui pangkal kerugian PLTU pada pilihan pemenuhan kebutuhan batubara yang disiapkan sendiri atau system Lock In. Awalnya sistim ini masih berjalan lancar sebab harga batubara dipasaran masih murah menyusul belum tingginya permintaan ekspor.
“Namun dalam perjalanannya harga batubara melonjak. Permintaan PLTU ke PLN untuk menyesuaikan harga pembelian tidak sesuai harapan. Akibatnya PLTU beroperasi dalam keadaan merugi,” jelasnya.
Dalam laporannya PT Pusaka Jaya Palu Power selaku operator mengklaim merugi sebesar Rp 85 miliar selama tiga tahun mengoperasikan PLTU Mpanau, sebanyak Rp 32 miliar diantaranya utang pembelian batubara.
Sejak Sabtu pekan lalu, dua unit mesin PLTU Mpanau telah berhenti operasi sehingga Sistem Palu dengan sendirinya kehilangan 22-24 MW pasokan daya. Hal ini disebabkan persediaan batubara sudah habis dan pada saat yang bersamaan berlangsung pemeriksaan boiler dari Kementerian Tenaga Kerja.
Daya mampu pembangkit Sistem Palu saat ini hanya 22 MW yang di suplai dari PLTD Silae sebanyak 19 MW dan PLTD Parigi 3 MW. Sementara kebutuhan daya saat beban puncak 54 MW sehingga terjadi defisit 32 MW. Akibatnya pola pemadaman yang diterapkan oleh PLN yakni 3 jam menyala dan 9 jam padam.
Dalam pertemuan di Kantor PB Alkhairaat, pihak PLN menyanggupi memasok kebutuhan batubara PLTU sebanyak 20.000 MT yang dapat mengoperasikan dua unit mesin PLTU selama satu bulan. Dalam masa operasi batubara tersebut diharapkan terjadinya kesepakatan harga antara PJPP, PLN dan Pemerintah.
Pengiriman batubara dilakukan sebanyak empat kali sebab hanya tongkang 270 FT yang bisa merapat di dermaga PLTU. Pengiriman pertama dijadwalkan tiba pada 22 Mei 2010. General Maneger PLN Wilayah Sulutenggo Wirabumi Kaluti pada kesempatan pertemuan itu menjelaskan sesuai kontrak awal dengan PLTU disebutkan komponen batubara menerapkan skema Lock In dengan harga USD 1,760 Cent/Kwh.
Dalam perjalanannya PLTU meminta kenaikan harga komponen C (batubara), maka dilakukan tiga amandemen kesepakatan: amandemen pertama (1 Agustus 2008-19 Januari 2010)USD 3,935 Cent/Kwh.
Saat ini PLTU minta kenaikan komponen A/daya dan B/ biaya operasional, serta komponen C/ batubara menerapkan skema passthrough dimana batubara menjadi tanggung jawab PLN. “Masa amandemen ke tiga belum berakhir, PLTU sudah meminta negosiasi harga baru. PLN tentu harus mengkaji dengan seksama,” katanya.
Wirabumi menambahkan dengan adanya suplai batubara dari PLN, PLTU beroperasi normal dengan menyuplai daya 22-24 MW ke Sistem Palu agar pola pemadaman kembali normal menjadi 3:1 yakni dalam tiga hari setiap pelanggan mengalami sekali pemadaman pada saat beban puncak.
Selanjutnya, defisit daya yang masih terjadi sekitar 10 MW PLN akan mengantisipasi dengan mengoperasikan genset 10 MW awal Juni 2010, relokasi genset 3 MW dari Bengkulu pada Agustus 2010 dan genset MFO 20 MW pada September 2010.
“Skema jangka panjang suplai PLTA Poso 50 MW pada 2011,” demikian Wirabumi. Sekjen PB Alkhairaat Jamaluddin Mariadjang meminta semua pihak komitmen dengan hasi pertemuan tersebut agar tidak menimbulkan gejolak di masyrakat. (ODINK)
PLTU Palu Terancam Gulung Tikar
*PLN PASOK SEMENTARA BATUBARA
PALU – PLTU Mpanau Palu, Sulawesi Tengah, terancam gulung tikar jika PT PLN (Persero) tidak mengabulkan permintaan kenaikan harga pembelian daya dari Rp 683 per Kwh menjadi Rp 910 per Kwh.
Manager Produksi dan Operasional PLTU Mpanau Palu, Djati Nugroho mengatakan dengan harga pembelian saat ini Rp 683 per Kwh, PLTU merugi sekira USD 482 ribu (Rp 4,38 miliar) perbulan. Beban terbesar pada pembelian saat ini (Rp 2,21 miliar) perbulan dan cicilan utang bank USD 220 ribu (Rp 2 miliar) per bulan.
“Jika PLN tidak membantu maka PLTU akan tutup,” kata Djati seusasi pertemuan dengan General Manager PLN Wilayah Sulutenggo Wirabumi Kaluti, Manager PLN Cabang Palu I Nyoman Sudjana, Walikota Rusdy Mastura, Wakil Walikota Mulhana Tombolotutu yang difasilitasi Sekjen Pengurus Besar Alkhairaat Jamaluddin Mariadjang, di Palu, Senin.
Djati mengakui pangkal kerugian PLTU pada pilihan pemenuhan kebutuhan batubara yang disiapkan sendiri atau system Lock In. Awalnya sistim ini masih berjalan lancar sebab harga batubara dipasaran masih murah menyusul belum tingginya permintaan ekspor.
“Namun dalam perjalanannya harga batubara melonjak. Permintaan PLTU ke PLN untuk menyesuaikan harga pembelian tidak sesuai harapan. Akibatnya PLTU beroperasi dalam keadaan merugi,” jelasnya.
Dalam laporannya PT Pusaka Jaya Palu Power selaku operator mengklaim merugi sebesar Rp 85 miliar selama tiga tahun mengoperasikan PLTU Mpanau, sebanyak Rp 32 miliar diantaranya utang pembelian batubara.
Sejak Sabtu pekan lalu, dua unit mesin PLTU Mpanau telah berhenti operasi sehingga Sistem Palu dengan sendirinya kehilangan 22-24 MW pasokan daya. Hal ini disebabkan persediaan batubara sudah habis dan pada saat yang bersamaan berlangsung pemeriksaan boiler dari Kementerian Tenaga Kerja.
Daya mampu pembangkit Sistem Palu saat ini hanya 22 MW yang di suplai dari PLTD Silae sebanyak 19 MW dan PLTD Parigi 3 MW. Sementara kebutuhan daya saat beban puncak 54 MW sehingga terjadi defisit 32 MW. Akibatnya pola pemadaman yang diterapkan oleh PLN yakni 3 jam menyala dan 9 jam padam.
Dalam pertemuan di Kantor PB Alkhairaat, pihak PLN menyanggupi memasok kebutuhan batubara PLTU sebanyak 20.000 MT yang dapat mengoperasikan dua unit mesin PLTU selama satu bulan. Dalam masa operasi batubara tersebut diharapkan terjadinya kesepakatan harga antara PJPP, PLN dan Pemerintah.
Pengiriman batubara dilakukan sebanyak empat kali sebab hanya tongkang 270 FT yang bisa merapat di dermaga PLTU. Pengiriman pertama dijadwalkan tiba pada 22 Mei 2010. General Maneger PLN Wilayah Sulutenggo Wirabumi Kaluti pada kesempatan pertemuan itu menjelaskan sesuai kontrak awal dengan PLTU disebutkan komponen batubara menerapkan skema Lock In dengan harga USD 1,760 Cent/Kwh.
Dalam perjalanannya PLTU meminta kenaikan harga komponen C (batubara), maka dilakukan tiga amandemen kesepakatan: amandemen pertama (1 Agustus 2008-19 Januari 2010)USD 3,935 Cent/Kwh.
Saat ini PLTU minta kenaikan komponen A/daya dan B/ biaya operasional, serta komponen C/ batubara menerapkan skema passthrough dimana batubara menjadi tanggung jawab PLN. “Masa amandemen ke tiga belum berakhir, PLTU sudah meminta negosiasi harga baru. PLN tentu harus mengkaji dengan seksama,” katanya.
Wirabumi menambahkan dengan adanya suplai batubara dari PLN, PLTU beroperasi normal dengan menyuplai daya 22-24 MW ke Sistem Palu agar pola pemadaman kembali normal menjadi 3:1 yakni dalam tiga hari setiap pelanggan mengalami sekali pemadaman pada saat beban puncak.
Selanjutnya, defisit daya yang masih terjadi sekitar 10 MW PLN akan mengantisipasi dengan mengoperasikan genset 10 MW awal Juni 2010, relokasi genset 3 MW dari Bengkulu pada Agustus 2010 dan genset MFO 20 MW pada September 2010.
“Skema jangka panjang suplai PLTA Poso 50 MW pada 2011,” demikian Wirabumi. Sekjen PB Alkhairaat Jamaluddin Mariadjang meminta semua pihak komitmen dengan hasi pertemuan tersebut agar tidak menimbulkan gejolak di masyrakat. (ODINK)
Jumat, 14 Mei 2010
Hutan Sigi Rusak Dibabat
Media Alkhairaat, Jum’at 14 Mei 2010
Hutan Sigi Rusak Dibabat
SIGI – Semakin maraknya pembalakan hutan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, tentunya perlu dilakukan perhatian serius oleh Pemerintah setempat salah satunya adalah melakukan pengamanan (penjagaan) terhadap hutan itu sendiri.
Kepala Desa (Kades) Oloboju Dewi Andriani menyatakan, belum lama ini pihaknya menemukan bekas penebangan pohon di areal hutan yang ada di sebalah timur Desa Oloboju, hutan yang merupakan penyangga bagi masyarakat khusunya untuk pengairan itu telah dirusak dan diambil kayunya tanpa sepengetahuannya.
“Hutan yang luasnya ribuan hektar ini menjadi harapan bagi masyarakat dan adanya penebangan ini tentunya sangat disesali apalagi tanpa sepengetahuan kita, dan dalam hal ini pihaknya tidak bisa berbuta banyak karena luasnya hutan yang ada tentunya perlu pengawasan ekstra,” terang ibu muda ini.
Dewi menegaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan agar hutan yang ada di Desa Oloboju perlu ada penjagaan, tidak hanya di Oloboju saja akan tetapi semua desa yang memiliki hutan sebagai penyangga desa itu, karena bila persoalan ini dibiarkan maka tidak akan menunggu lama hutan yang ada Kabupaten Sigi ini habis.
Tempat terpisah H. Ibrahim, anggota Komisi II yang membidangi pertanian dan kehutanan, bahwa apa yang terjadi saat ini dengan maraknya penebangan hutan secara illegal harus menjadi perhatian Pemkab Sigi, memang diakui wilayah Sigi yang mempunyai hutan yang cukup luas perlu dilakukan sebuah pengawasan yang lebih, apalagi potensi yang berada didalam huatan itu cukup banyak tidak hanya batang pohonnya saja akan tetapi beberapa hewan perlu dilindungi.
Mengenai persoalan itu ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sigi ini, bahwa pihaknya akan membicarakan secara internal komisi dulu, setelah itu pihaknya akan memanggil SKPD terkait yang tentunya hal ini juga akan melibatkan aparat baik dari Koramil maupun Polsek. (HADY)
Hutan Sigi Rusak Dibabat
SIGI – Semakin maraknya pembalakan hutan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, tentunya perlu dilakukan perhatian serius oleh Pemerintah setempat salah satunya adalah melakukan pengamanan (penjagaan) terhadap hutan itu sendiri.
Kepala Desa (Kades) Oloboju Dewi Andriani menyatakan, belum lama ini pihaknya menemukan bekas penebangan pohon di areal hutan yang ada di sebalah timur Desa Oloboju, hutan yang merupakan penyangga bagi masyarakat khusunya untuk pengairan itu telah dirusak dan diambil kayunya tanpa sepengetahuannya.
“Hutan yang luasnya ribuan hektar ini menjadi harapan bagi masyarakat dan adanya penebangan ini tentunya sangat disesali apalagi tanpa sepengetahuan kita, dan dalam hal ini pihaknya tidak bisa berbuta banyak karena luasnya hutan yang ada tentunya perlu pengawasan ekstra,” terang ibu muda ini.
Dewi menegaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan agar hutan yang ada di Desa Oloboju perlu ada penjagaan, tidak hanya di Oloboju saja akan tetapi semua desa yang memiliki hutan sebagai penyangga desa itu, karena bila persoalan ini dibiarkan maka tidak akan menunggu lama hutan yang ada Kabupaten Sigi ini habis.
Tempat terpisah H. Ibrahim, anggota Komisi II yang membidangi pertanian dan kehutanan, bahwa apa yang terjadi saat ini dengan maraknya penebangan hutan secara illegal harus menjadi perhatian Pemkab Sigi, memang diakui wilayah Sigi yang mempunyai hutan yang cukup luas perlu dilakukan sebuah pengawasan yang lebih, apalagi potensi yang berada didalam huatan itu cukup banyak tidak hanya batang pohonnya saja akan tetapi beberapa hewan perlu dilindungi.
Mengenai persoalan itu ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sigi ini, bahwa pihaknya akan membicarakan secara internal komisi dulu, setelah itu pihaknya akan memanggil SKPD terkait yang tentunya hal ini juga akan melibatkan aparat baik dari Koramil maupun Polsek. (HADY)
Langganan:
Postingan (Atom)