Media Alkhairaat, Kamis 10 Juni 2010
Pansus IPR Minta Perpanjangan Waktu
PALU – Sudah sepekan hari kerja Panitia Khusu (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bekerja untuk membahas usulan Pemerintah Kota Palu, ternyata belum juga dapat disimpulkan kesempurnaan Ranperda tersebut.
Pasalnya sejak dibentuknya Pansus dalam paripurna satu pekan lalu dengan diberi waktu selama enam hari kerja, hingga kini masi pada tahap mendengarkan pendapat dari pihak SKPD, pelaku usaha, Dewan Adat, serta pihak akademisi. Sementara hari ini rapat peripurna akan digelar untuk menetapkan hasil kerja Pansus Ranperda IPR dan hasil kerja Pansus Inventarisasi asset daerah.
Menurut Ketua Pansus Ranperda IPR Ishak Cae mengatakan, waktu hari kerja yang diberikan kepada pansus untuk menyempurnakan Ranperda yang diusulkan pemerintah Kota Palu, dianggap sangat singkat. Pasalnya hanya diberi waktu enam hari untuk kerja sementara dalam Ranperda tersebut, masih sangat banyak kekurangannya karena harus mengatur masalah pertambangan secara umum.
“Pansus nanti akan meminta perpanjangan waktu kerja. Pasalnya waktu yang sudah diberikan sangat singkat, pembahasan untuk menyempurnakan Ranperda itu dianggap belum maksimal kalau tidak dilakukan perpanjangan waktu,” kata Ishak kepada Media Alkhairaat Rabu (9/6) usai mengskorsing rapat Pansus.
Sementara Tenaga Ahli DR Rasyid Thalib, SH MH yang diundang untuk memberikan pendapat terkait Ranperda tersebut mengatakan setiap naskah yang akan dibentuk menjadi Perda harus disertai dengan naskah akademis, untuk lebih menyempurnakan pembahasan Perda yang akan diusul kan.
Menurut Rasyid, Ranperda IPR yang telah Pemkot usulkan masih sangat banyak kekurangannya, karena masih banyak undang-undang dan peraturan pemerintah serta penambahan butir dan poin sesuai dengan kebutuhan lokal belum dimasukkan dalam Ranperda ini.
Dan perlu diketahui, bahwa selama ini setiap pembahasan Ranperda tambang, selalunya tidak mencantumkan aspek lingkungan, padahal perlu ada standar pengelolaan yang mengatur masalah lingkungan, sehingga dia menganggap Ranperda ini tidak jauh beda dengan peraturan walikota.
“ Ranperda ini masih sangat banyak kekurangannya, sehingga tidak jauh beda dengan Perwali,” kata Rasyid.
Selain itu dia menambahkan, pemerintah daerah sebelum membuat sebuah Perda masalah tambang, seharusnya dia mempunyai kewenangan untuk menentukan wilayah pertambangan, namun sebelumnya harus ada penelitian yang dilakukan untuk lebih mengetahui batasan-batasan lokasi pertambangan yang akan dieksploitasi. (HAMSING)
Kamis, 10 Juni 2010
Rabu, 09 Juni 2010
Media Alkhairaat, Rabu 9 Juni 2010
Tercemar, Air PDAM Dikeluhkan Warga
PALU – Konsumen PDAM Kota Palu mengeluhkan masuknya air PDAM kerumah masyarakat kotor dan berwarna. Hal itu menimbulkan sejumlah tanya, apakah air yang dikonsumsi masyarakat sekarang sudah dicemari limbah atau pengaruh lainnya.
Hal itu diungkapkan anggota DPRD Sulawesi Tengah Mustar Labolo yang juga warga Kelurahan Lasoani yang sampai saat ini tidak berani mengkonsumsi air PDAM karena mengakibatkan sejumlah penyakit seperti gatal dan kerusakan kulit. Dan bukan hanya itu saja, akibat dari perubahan warna air dari bening menjadi cokelat kehitaman tersebut, membuat masyarakat takut untuk mengkonsumsi air PDAM.
“Sempat terfikir oleh saya, kemungkinan saluran pipa yang mengalami gangguan, tapi setelah hal itu juga saya tanyakan kepada masyarakat sekitar tempat tinggal saya, ternyata masyarakat sekitar Kelurahan Lasoani tersebut juga mengalami hal yang sama” katanya, Selasa (8/6).
Hal itu diamini warga Kelurahan Lasoani lainnya Rustam (45). Menurutnya, pencemaran terhadap air PDAM tersebut telah berlangsung kurang lebih dua bulan terakhir. Sehingga, dirinya dan masyarakat daerah tersebut menyimpulka bahwa air PDAM yang lokasinya berdekatan dengan pertambangan emas rakyat itu, telah dicemari oleh limbah mercuri akibat penambangan.
Olehnya, dirinya mengharapkan pihak terkait segera melakukan pendeteksian dan pengkajian terhadap kondisi air di daerah tersebut. Karena, dengan tidak segera mungkin pemerintah menindak lanjutinya, ada kemungkinan masyarakat Kota Palu dan sekitarnya akan mengalami gangguan kesehatan dan lainnya.
Dia juga mengharapkan, dengan langkah sigap pemerintah untuk mentaktisi keluhan masyrakat tersebut paling tidak dapat meminimalisasikan dan mengurangi dampak dari pencemaran air PDAM. Sehingga, tidak mengakibatkan kekhawatiran masyarakat untuk mengkonsumsinya. (NANDAR)
Tercemar, Air PDAM Dikeluhkan Warga
PALU – Konsumen PDAM Kota Palu mengeluhkan masuknya air PDAM kerumah masyarakat kotor dan berwarna. Hal itu menimbulkan sejumlah tanya, apakah air yang dikonsumsi masyarakat sekarang sudah dicemari limbah atau pengaruh lainnya.
Hal itu diungkapkan anggota DPRD Sulawesi Tengah Mustar Labolo yang juga warga Kelurahan Lasoani yang sampai saat ini tidak berani mengkonsumsi air PDAM karena mengakibatkan sejumlah penyakit seperti gatal dan kerusakan kulit. Dan bukan hanya itu saja, akibat dari perubahan warna air dari bening menjadi cokelat kehitaman tersebut, membuat masyarakat takut untuk mengkonsumsi air PDAM.
“Sempat terfikir oleh saya, kemungkinan saluran pipa yang mengalami gangguan, tapi setelah hal itu juga saya tanyakan kepada masyarakat sekitar tempat tinggal saya, ternyata masyarakat sekitar Kelurahan Lasoani tersebut juga mengalami hal yang sama” katanya, Selasa (8/6).
Hal itu diamini warga Kelurahan Lasoani lainnya Rustam (45). Menurutnya, pencemaran terhadap air PDAM tersebut telah berlangsung kurang lebih dua bulan terakhir. Sehingga, dirinya dan masyarakat daerah tersebut menyimpulka bahwa air PDAM yang lokasinya berdekatan dengan pertambangan emas rakyat itu, telah dicemari oleh limbah mercuri akibat penambangan.
Olehnya, dirinya mengharapkan pihak terkait segera melakukan pendeteksian dan pengkajian terhadap kondisi air di daerah tersebut. Karena, dengan tidak segera mungkin pemerintah menindak lanjutinya, ada kemungkinan masyarakat Kota Palu dan sekitarnya akan mengalami gangguan kesehatan dan lainnya.
Dia juga mengharapkan, dengan langkah sigap pemerintah untuk mentaktisi keluhan masyrakat tersebut paling tidak dapat meminimalisasikan dan mengurangi dampak dari pencemaran air PDAM. Sehingga, tidak mengakibatkan kekhawatiran masyarakat untuk mengkonsumsinya. (NANDAR)
Selasa, 08 Juni 2010
KETUA DEWAN ADAT H JALUDDIN, DPRD Harus Tinjau Langsung Poboya
Madia Alkhairaat, Selasa 8 Juni 2010
KETUA DEWAN ADAT H JALUDDIN
DPRD Harus Tinjau Langsung Poboya
PALU – Ketua Dewan Adat Poboya H Jaluddin meminta, dalam pembahasan Rangcangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR), tidak hanya mengatur persoalan pertambangan diatas tanah saja, tapi dia juga meminta agar semua yang bersangkutan dengan tambang perlu diatur, agar tidak merugikan masyarakat lokal dan masyarakat yang berada di lokasi tambang tersebut.
“Di lokasi pertambangan masih banyak pelanggaran yang dilakukan para penambang, dan itu perlu diatur dalam Ranperda agar tindakan penambang yang merugikan dikenakan sanksi,” kata Jaluddin kepada Media Alkhairaat Senin (7/6) di ruang rapat DPRD Kota Palu.
Selain itu, kata Jaluddin, sebelum DPRD Kota Palu menetapka Ranperda IPR ini, seharunya dilakukan dulu peninjauan langsung dilapangan untuk melakukan investigasi yang sebenarnya terjadi di Poboya. Dan masalah rencana pemindahan tong para penambang belum bisa dilakukan masyarakat, mengingat belum adanya perda yang mengaturnya, sehingga masalah pemindahan masih perlu dipertimbangkan mana yang baik, apalagi kondisi para penambang juga masih sangat mamprihatinkan, banyak penambang yang memiliki hutang bertumpuk dengan pemodal, sehingga jika tong mereka dipindahkan maka membutuhkan lagi dana sementara hutang mereka masih bertumpuk.
Menurut dia, jika Perda IPR sudah ada nantinya. Mau dipakai Dewan Adat Poboya atau tidak itu terserah Pemerintah Kota Palu, karena dia tetap akan membentuk 40 orang Satgas untuk melakukan pengawasan siang-malam di Poboya. Dan dengan cara ini keamanan di Poboya dapat terkendali.
Sementara Wakil Ketua Pansus Ranperda IPR Harjun Hi. Arubamba dalam rapat menghadirkan stakeholder pelaku usaha dan SKPD mengatakan, masalah pertambangan di Poboya harus secepatnya dibuatkan Perdanya. Pasalnya tingkat pencemaran yang sangat mengkhawatirkan. Limbah yang dihasilkan oleh para penambang tidak terkontrol pembuangannya, dia melihat langsung saat limbah tambang dibuang hanya dengan menggunakan terpal.
Apa lagi lanjut Harjun, jarak lokasi tambang Poboya dengan daerah perkotaan hanya sekitar 5 kilometer. Jadi limbahnya bisa saja mengalir dari Poboya ke pesisir teluk Palu. Olehnya regulasi penanganan tambang perlu secepatnya diatur dalam Perda IPR.
“Limbah Tambang perlu secepatnya diatur, karena tingkat pencemarannya sangat mengkhawatirkan,” jelas Harjun.
Ketua Pansus Ranperda IPR Ishak Cae mengatakan, dalam rapat Pansus dengan agenda pertemuan para stakeholder dihadirkan untuk meminta masukan dalam melengkapi Ranperda yang akan dibahas. Dan rencananya stakeholder tambang galian C juga akan dihadirkan. Karena Ranperda IPR akan mengatur pertambangan secara umum. (HAMSING)
KETUA DEWAN ADAT H JALUDDIN
DPRD Harus Tinjau Langsung Poboya
PALU – Ketua Dewan Adat Poboya H Jaluddin meminta, dalam pembahasan Rangcangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR), tidak hanya mengatur persoalan pertambangan diatas tanah saja, tapi dia juga meminta agar semua yang bersangkutan dengan tambang perlu diatur, agar tidak merugikan masyarakat lokal dan masyarakat yang berada di lokasi tambang tersebut.
“Di lokasi pertambangan masih banyak pelanggaran yang dilakukan para penambang, dan itu perlu diatur dalam Ranperda agar tindakan penambang yang merugikan dikenakan sanksi,” kata Jaluddin kepada Media Alkhairaat Senin (7/6) di ruang rapat DPRD Kota Palu.
Selain itu, kata Jaluddin, sebelum DPRD Kota Palu menetapka Ranperda IPR ini, seharunya dilakukan dulu peninjauan langsung dilapangan untuk melakukan investigasi yang sebenarnya terjadi di Poboya. Dan masalah rencana pemindahan tong para penambang belum bisa dilakukan masyarakat, mengingat belum adanya perda yang mengaturnya, sehingga masalah pemindahan masih perlu dipertimbangkan mana yang baik, apalagi kondisi para penambang juga masih sangat mamprihatinkan, banyak penambang yang memiliki hutang bertumpuk dengan pemodal, sehingga jika tong mereka dipindahkan maka membutuhkan lagi dana sementara hutang mereka masih bertumpuk.
Menurut dia, jika Perda IPR sudah ada nantinya. Mau dipakai Dewan Adat Poboya atau tidak itu terserah Pemerintah Kota Palu, karena dia tetap akan membentuk 40 orang Satgas untuk melakukan pengawasan siang-malam di Poboya. Dan dengan cara ini keamanan di Poboya dapat terkendali.
Sementara Wakil Ketua Pansus Ranperda IPR Harjun Hi. Arubamba dalam rapat menghadirkan stakeholder pelaku usaha dan SKPD mengatakan, masalah pertambangan di Poboya harus secepatnya dibuatkan Perdanya. Pasalnya tingkat pencemaran yang sangat mengkhawatirkan. Limbah yang dihasilkan oleh para penambang tidak terkontrol pembuangannya, dia melihat langsung saat limbah tambang dibuang hanya dengan menggunakan terpal.
Apa lagi lanjut Harjun, jarak lokasi tambang Poboya dengan daerah perkotaan hanya sekitar 5 kilometer. Jadi limbahnya bisa saja mengalir dari Poboya ke pesisir teluk Palu. Olehnya regulasi penanganan tambang perlu secepatnya diatur dalam Perda IPR.
“Limbah Tambang perlu secepatnya diatur, karena tingkat pencemarannya sangat mengkhawatirkan,” jelas Harjun.
Ketua Pansus Ranperda IPR Ishak Cae mengatakan, dalam rapat Pansus dengan agenda pertemuan para stakeholder dihadirkan untuk meminta masukan dalam melengkapi Ranperda yang akan dibahas. Dan rencananya stakeholder tambang galian C juga akan dihadirkan. Karena Ranperda IPR akan mengatur pertambangan secara umum. (HAMSING)
Langganan:
Postingan (Atom)