Rabu, 26 Januari 2011

PETANI DI SULTENG MASIH SULIT PEROLEH AKSES KREDIT

Kamis, 27 Januari 2011

PALU,27/1 - Gubernur Sulawesi Tengah, H Banjela Paliudju mengatakan para petani di daerah masih dihadapkan pada persoalan sulitnya memperoleh akses permodalan yang memadai. Hal itu disampaikan pada acara pertemuan tahunan perbankan 2011.

“Kurangnya pemahaman masyarakat petani terhadap prosedur kredit dan ketiadaan jaminan menjadi tantangan bagi kita untuk menemukan jawaban atas persoalan tersebut,”Ujarnya dihadapan para pejabat perbankan di Sulteng.

Ia menjelaskan salah satu program pembangunan yang ditempuh Pemerintah Daerah Sulteng khususnya di bidang ekonomi adalah dengan melakukan pengelolaan sumberdaya yang berbasis partisipasi, kemajemukan dan pontensi lokal.

Paliudju dalam upaya menjalankan program tersebut, Pemerintah daerah telah menyusun arah kebijakan pembangunan di bidang perekonomian yang diantaranya adalah pemberdayaan dunia usaha, koperasi dan UKM melalui aspek permodalan, manajemen dan teknologi yang mampu mendorong perkembangan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Tak hanya itu, fokus Pengembangan potensi ekonomi Sulteng akan dilakukan melalui peningkatan produksi tanaman pangan guna menjamin terwujudnya ketahanan pangan daerah, dan mendorong peranan sektor pertanian yang tangguh sebagai basis produsen bahan baku industri. Peningkatan produksi pangan ditempuh melalui ekstensifikasi lahan pertanian baru disertai intensifikasi pertanian yang hasilnya diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan Sulawesi Tengah.

“Produksi padi Sulawesi Tengah pada tahun 2010 lalu mencapai 986.126 ribu ton meningkat 3,43% dari tahun sebelumnya,”sebut Paliudju
Disamping komoditas pangan (padi dan jagung) komoditas unggulan lainnya adalah hasil perkebunan berupa kakao, cengkih, kelapa dan kelapa sawit. Dengan luas areal lahan kakao mencapai 221.368 hektar, Sulawesi Tengah kini menjadi penyumbang terbesar kakao nasional.

Melalaui program Gernas Kakao yang meliputi rehabilitasi lahan, penyediaan bibit baru, dan pemberantasan hama dan penyakit, pemerintah berharap produksi kakao Sulteng akan semakin meningkat. Di sisi hilir belum adanya industri pengolahan biji kakao di Sulteng menyebabkan hasil produksi kakao selama ini masih diekspor dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh menjadi kurang. Untuk itu pemerintah daerah akan berupaya mendatangkan investor untuk membangun pabrik pengolahan biji kakao di Sulteng.

“Di sisi lain saya mencatat luas areal kelapa sawit di Sulteng terus bertambah seiring dengan beroperasinya perusahaan perkebunan di Kabupaten Morowali, Banggai dan Donggala. kedepan saya berharap para petani dapat mengambil peran dengan bertindak sebagai plasma bagi perusahaan induknya,”pinta Paliudju.
Sementara itu, Pemimpin Bank Indonesia Palu, Rahmat Karnowo mencermati penguatan kegiatan ekonomi di 2011 diperkirakan akan disertai peningkatan tekanan inflasi.

“Kami juga terus mewaspadai sumber-sumber tekanan inflasi, terutama yang berasal dari kenaikan harga bahan pangan serta kemungkinan penyesuaian harga-harga yang ditetapkan Pemerintah,”ujarnya.

Rahmat mengatakan meningkatnya ekspektasi inflasi akibat risiko naiknya harga pangan, yang telah mempengaruhi persepsi dan dinamika di pasar keuangan domestik akhir-akhir ini, juga menjadi perhatian khusus.

Dalam kaitan itu, Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus menjalin koordinasi dalam rangka mempertajam program-program untuk meningkatkan sisi pasokan dan perbaikan distribusi bahan kebutuhan pokok.

Bank Indonesia berharap dan yakin Pemerintah akan menangani hal ini dengan sebaik-baiknya. Sinergi antara bauran kebijakan dan jalinan koordinasi tersebut diyakini akan membawa inflasi pada sasarannya yaitu 5%±1% pada 2011 dan 4,5%±1% pada 2012. “Sebagai otoritas moneter, saya ingin menegaskan kembali bahwa Bank Indonesia tetap berkomitmen mengarahkan BI rate guna mencapai target inflasi jangka menengah, menuju kisaran 3.5%,”tandasnya(bp003)

ALASAN KEAMANAN TIDAK TERJAMIN, PT. POSO ENERGY BATALKAN PERTEMUAN DENGAN WARGA PEURA

ALASAN KEAMANAN TIDAK TERJAMIN, PT. POSO ENERGY BATALKAN PERTEMUAN DENGAN WARGA PEURA

Rabu, 26 Januari 2011 20:54

Peura-Pamona Puselembah
Pertemuan antar warga Desa Peura dengan PLTA PT. Poso Energy pada Rabu, 26 Januari 2011 batal total. Pihak PLTA tidak bersedia hadir dengan alasan tidak adanya jaminan keamanan. M. Kusmana selaku Kadiv Comdev/Humas dalam suratnya menegaskan pihak Perusahaan tidak akan hadir dengan alasan keamanan dan netralitas pertemuan tidak terjamin serta 7 alasan lainnya diantaranya :

1. Tidak ada unsur Tripika.
2. Kades tidak mengetahui adanya pertemuan di wilayahnya. Konfirmasi ke desa bahwa pimpinan desa tidak tahu tentang pertemuan. Idealnya undangan diterbitkan Kades karena melibatkan semua masyarakat desa.
3. Undangan Tidak di cap.
4. Tidak ada tembusan, surat ditujukan kepada siapa saja.
5. Tidak jelas apakah sudah ada izin pertemuan dari Kepolisian.
6. Pihak FPR menyatakan akan mengundang semua stakeholder.
7. Unsur Tripika memberikan info tidak bisa hadir karena berbagai hal.

Dommy Lamondja Koordinator FPR (Front Perjuangan Rakyat) yang di konfirmasi mediaposo.com terkait kegagalan pertemuan itu menyebut alasan PT. Poso

Warga Peura Menunggu Kehadiran PT. Poso Energy di Balai Desa Peura
Energy untuk tidak hadir itu mengada ada. “Surat kami dipermasalahkan tidak ada cap, tapi di surat yang dikirim PT. Poso Energy ini justru juga tidak ada cap, dan tidak ada Kop Surat sebagaimana layaknya surat resmi. Padahal surat FPR bukan baru surat pertama, tetapi surat kedua dari surat Protes FPR terhadap aktifitas PT.Poso energi yang tetap melaksanakan pembangunan tower di areal pemukiman warga yang di mulai lagi pada tanggal : 4 januari 2011, yang kurun waktu 4 tahun silam terjadi penolakan warga desa peura atas pembangunan tersebut. Surat Protes aktifitas PT.Poso Energi tersebut ditujukan kepada, Bupati Poso, DPRD Kab Poso, Kapolres Poso, Dandim 1307 Tadulako, Danyon 714 Sintuwu Marosso. Jadi sekali lagi kami dan warga Peura merasa di kerjain oleh perusahaan” Tegas Dommy.

Kekecawaan yang sama juga di ungkapkan Arifin Lakiboi Ketua Badan Perwakilan Desa Peura ini, mengingat pertemuan itu sangat penting untuk segera ditemukannya solusi atas permasalah terkait penolakan warga atas rencana pembangunan Tower SUTET “Saya sangat kecewa karena mereka tidak menghargai undangan itu. Apapun hasilnya hadirlah untuk mendengarkan putusan rapat pada hari ini, untuk masalah keamanan, toh dihari hari sebelumnya mereka juga sudah hadir di desa kami. Namun tidak pernah kami membuat hal hal yang anarkis. Saya kira masalah keamanan itu terjamin di desa kami ini” Tegas Arifin Lakiboi.

Betty Penone mengatakan warga sudah sangat mengantungkan harapan yang tinggi atas pertemuan itu untuk mencapai solusi dari permasalahan yang ada khususnya untuk merajut kembali tali kekeluargaan diantara warga yang kini terbelah dalam dua kelompok yang setuju dan tidak setuju “Disini karena rencana pembangunan Tower PLTA, antar kakak adik, antar sepupu sudah tidak baku tegur, jangankan di keluarga, di jemaat gereja saja sudah ada yang ingin membentuk kelompok kebaktian baru hanya karena beda pendapat” Ujar Betti dengan nada sedih.

Yophy Hary Direktur YPAL (Yayasan Panorama Alam Lestari) Tentena kepada mediaposo.com menjelaskan Pertemuan antar warga desa Peura dengan Managemen PT. Poso Energy pada hari Rabu ini (22/1) merupakan rekomendasi dari pertemuan sebelumnya pada 22 Januari 2011 di Poso Kota . "Pertemuan pada tanggal 22 Januari itu di fasilitasi oleh POSO STUDY CLUB, atas inisiasi dari KOMANDAN KODIM 1307 TADULAKO dan DANYON 714 SINTUWUMAROSO, merupakan keprihatinan dari keterpurukan kondisi sosial masyarakat sejak dari tahun 2006 – 2011 akibat dari pihak PT.Poso Energi tetap memaksakan pembangunan Titik Tower di arel pemukiman warga" Ujar Yopy. Menurutnya dalam pertemuan yang dilaksanakan dengan penuh rasa kekeluargaan tersebut menghasilkan empat rekomendasi, yaitu :

1. PT. POSO ENERGI beritikat baik untuk memindahkan titik pembangunan Tower dimana saja sesuai dengan keputusan warga desa peura, sebagai bentuk solusi agar tidak ada lagi pertikaian antar warga desa peura serta dapat memperlancar proses pembangunan Tower tanpa ada lagi penolakan dari warga desa
2. Tidak ada konsekwensi logis kepada warga desa peura terhadap pemindahan titik tower tersebut, misalnya : biaya biaya yang telah di keluarkan dalam pembelian tanah, konpensasi yang telah di berikan kepada beberapa warga peura dan pemindahan tower titik 48,49,50 yang telah terbangun apabila terjadi perubahan titik koordinat aliran sutet
3. Pihak PT.Poso energi tetap bertanggungjawab atas setiap tower yang dibangun bahkan jika terjadi bencana dikemudian hari.
4. Pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan bersama masyarakat di desa peura dengan pihak PT Poso Energi ( 26 /01/2011), serta perwakilan masyarakat yang hadir memberi jaminan atas keamanan pihak perusahaan jika datang pada pertemuan yang dimaksud.

Ketika dikonfirmasi terkait dengan kemungkinan pemindahan Tower 51 dan 52 ke arah pegunungan yang berjarak sekitar 500 meter dari pemukiman warga itu oleh Alimuddin selaku pejabat Manager Project PT. Poso Energy mengakui akan berkosekuensi pada kemungkinan akan keterlambatan beroperasinya PLTA Poso sekitar Juni 2011. “akan ada keterlambatan antara 3-4 bulan, karena kami harus membangun 3 Tower di lokasi yang baru”. Selain berkonsekuensi pada waktu, perubahan lokasi itu juga akan berkonsekuensi pada penambahan biaya mengingat setiap Tower yang dibangun membutuhkan anggaran diatas 1 Milyar rupiah.

Berencana naikkan harga mi instan, saham ICBP menjadi incaran


Berencana naikkan harga mi instan, saham ICBP menjadi incaran

KONTAN.co.id
JAKARTA. Saham PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) menjadi incaran investor hari ini. Pada penutupan sesi I, saham anak usaha Indofood ini tercatat naik 1,1% menjadi Rp 50.

Melonjaknya harga saham ICBP disinyalir terkait aksi korporasi perusahaan. Seperti yang diberitakan KONTAN sebelumnya, ICBP akan menaikkan harga mi instan sebesar Rp 100 per bungkus. "Rencana peningkatan harga mie instant ini akan berlaku pada pertengahan bulan ini," kata Franciscus Welirang Direktur Utama PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Memang, harga gandum dunia yang terus meningkat memaksa harga pangan domestik ikut terkerek naik. Maklum, Indonesia masih harus mengimpor gandum untuk produksi tepung terigu maupun mie instant.

Menurut data bloomberg, harga gandum untuk pengiriman Maret 2011 hari ini naik 0,8% menjadi US$ 8.4825 per bushel. Sementara, harga gandum pada akhir Desember 2009 masih berada di posisi 6.2525 per bushel. Artinya, dalam 13 bulan harga gandum telah naik sebanyak 35,66%.

Freeport Lirik Tambang Emas Poboya

Freeport Lirik Tambang Emas Poboya
Rabu, 10 Februari 2010 | 15:45 WIB
Besar Kecil Normal

TEMPO Interaktif, Palu - PT Freeport Indonesia (FI), salah satu perusahaan tambang emas di Indonesia melirik potensi emas di Kelurahan Poboya, Kecamatan Palu Timur, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dugaan ini didasari kedatangan Perwakilan PT FI menemui Ketua Dewan Adat Poboya, Ali Djaluddin, sekira dua bulan lalu. “Mereka datang untuk melihat keadaan tambang,” kata Ali Jaludin Rabu ini (10/2).

Menurut Ali, Perwakilan PT FI juga memberikan cendera mata kepadanya. Ali mengakui, tak mengetahui motif pemberian cendera mata dalam pertemuan tertutup ini. Dalam pertemuan itu, Ali mengatakan, Perwakilan PT FI sempat memberikan beberapa saran dan pilihan untuk mekasimalkan hasil tambang.

Meski saat ini Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng berencana menertibkan aktivitas diatas lokasi tambang dengan alasan proses pengelolaannya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dalam skala besar dan tingginya tindak kriminal di lokasi tambang, Ali Jaludin mengaku sistem pengelolaan yang selama ini dijalankan mendapat pujian dari Perwakilan PT FI. ”Freeport bangga dengan apa yang telah kami lakukan selama ini,” ujar Ketua Dewan Adat Poboya itu.

Ali Jaludin enggan berkomentar panjang seputar rencana hubungan kerjasama antara Dewan Adat dengan PT FI. Menurutnya, kemampuan FI dalam urusan mengelola tambang patut dijadikan acuan.

Usai pertemuan Perwakilan PT FI menyerahkan beberapa cendera mata, termasuk jam tangan ke Ali Djaluddin. PT FI saat ini beroperasi di Papua. Mereka memulai kontrak karya dengan pemerintah Indonesia pada April 1967 dan mendapat izin pengelolaan tambang keduanya pada akhir 1991. Dalam kontrak kedua itu, PT FI diberikan wewenang mengelola tambang hingga 30 tahun ke depan.

Deposit emas di Poboya sebanyak dua juta ons, diduga memancing minat investor menanam modal. Namun, sejak tahun 1997, areal yang masuk dalam Taman Hutan Raya (Tahura) ini telah menjadi konsesi PT Citra Palu Mineral (CPM). Namun, dua tahun terakhir, ribuan warga telah menambang dengan modal izin penambangan yang dikeluarkan Dewan Adat Poboya.

WALHI TANTANG BATARA TERKAIT PENOLAKAN CPM

WALHI TANTANG BATARA TERKAIT PENOLAKAN CPM
Kamis, 20 Januari 2011 22:08

PALU (20/1) -Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng menantang komitmen Barisan Muda Tara (Batara) untuk benar-benar menolak PT Citra Palu Minerals (CPM). Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Walhi Sulteng, Wilianita Silviana dalam diskusi soal pertambangan di Sulteng, Kamis (20/1) di restoran Kampung Nelayan.
“Kalau memang teman-teman penambang berkomitmen, kita mendukung dan akan tetap melihat perkembangannya, tanpa ada kesepakatan-kesepakatan lain dibelakang,” kata Lita, panggilan akrabnya. Walhi sendiri masih tetap mempertahankan komitmennya untuk menolak CPM di lokasi pertambangan Poboya. Sebab menurut mereka, tak ada fakta bahwa pertambangan yang dikelolah perusahaan bisa menyejahterakan rakyat. Lita yang saat itu menjadi pembicara juga mengaku aneh dengan pemerintahan saat ini, yang masih terus mengeluarkan izin untuk pertambangan di daerah-daerah. Kewenangan yang dimilki pemda berdasarkan undang-undang otonomi daerah justru menjadi keleluasan daerah untuk mengeksploitasi daerahnya.

Sementara itu, Ketua Batara, Agus Walahi saat dikonfirmasi mengatakan, penolakan terhadap CPM adalah harga mati. Ia mengaku pihaknya siap dengan segala konsekwensi untuk menolak CPM. “Kami memang dilematis, seolah-olah diperhadapkan dalam pilihan-pilihan yang pragmatis. Diperhadapkan dengan persoalan hokum yang rumit, dan memaksa kita memilih sikap yang pragmatis juga. Yang pasti, kami menolak,” katanya.

Sebelumnya, Agus saat diberi kesempatan berbicara mengaku ia tetap berkomitmen dengan mempertahankan tambang rakyat daripada perusahaan. Sebab jika dirunut, kepentingan perusahaan juga adalah kepentingan asing. Ia mengakui, kalau diperhadapkan dengan persoaln hukum pihaknya bisa jadi melanggar. Tapi perlu diperhitungkan, bahwa keberadaan masyarakat penambang adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, berbeda dengan perusahaan.

Diskusi yang berlangsung selama dua jam tersebut diikuti puluhan peserta dari kalangan pemerintah, LSM dan masyarakat Poboya. Selain Litha, juga hadir sebagai pemateri di antaranya Dedi Irawan dari Yayasan Pendidikan Rakyat, Andika dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). (BP20/BP004)

Selasa, 25 Januari 2011

AKSI PROTES PEMBALAKAN LIAR BERAKHIR RICUH

AKSI PROTES PEMBALAKAN LIAR BERAKHIR RICUH
Selasa, 25 Januari 2011

BERITA PALU.com
AMPANA (24/01) - Aliansi Brantas (Barisan Anti Korupsi) yang tergabung dari mahasiswa dan LSM, LBH Poso, Aman Togean, melakukan aksi terkait maraknya kasus ilegal logging dan destruktif logging yang terjadi di wilayah Kabupaten Tojo una-una. Koordinator lapangan Fadel melalui ponselnya Senin, (24/1) mengungkapkan, aksi yang berlangsung di halaman kantor DPRD Kabupaten Tojo Una-una akhirnya ricuh.



Menurut Fadel aksi yang dilakukan oleh Aliansi Brantas mendapatkan perlakuan keras oleh Kapolres Tojo Una-una AKBP Zainal Abidin SIK Msi bersama anggotanya. Tiga orang aktivis berantas mengalami pemukulan dari aparat kepolisian. Mereka yang dipukul adalah Haikal Al-Idrus, Fadel Lasawedi, dan Khunaif Ruana. Mereka digiring dari mobil sound pick up. ketika masa aksi ingin menerobos masuk ke gedung DPRD. “Kejadian ini terjadi di halaman kantor DPRD Touna, dan juga sempat disaksikan oleh beberapa anggota dewan Touna, ketika massa aksi mendapatkan perlakuan yang represif oleh anggota Polres Touna,'' ujar Fadel.

Lanjut Fadel Setelah kejadian pemukulan terjadi anggota dewan menerima aliansi untuk mendengarkan aspirasi dari aliansi di gedung pertemuan DPR, aliansi Brantas merasa tidak puas karena mereka mendapatkan perlakuan tindakan kekerasan dari aparat kepolisian ini dilakukan di depan anggata dewan Touna.

Atas peristiwa tersebut Brantas menuntut Kapolres Touna untuk mundur, mendesak anggota DPR tojo una-una untuk melaporkan kasus ini ke Polda, karena masyarakat Tojo Una-una tidak percaya lagi dengan kepolisian Resort Touna. Mahasiswa juga mengutuk keras tindakan aparat kepolisian yang represif terhadap masa aksi dan melaporkan insiden ini ke Polda Sulteng dan Mabes Polri.

Sementara itu Kapolres Touna AKBP Zainal Abidin yang dihubungi membantah insiden pemukulan seperti itu.

Menurutnya, pengunjuk rasa saat itu yang berusaha untuk memasukkan mobilnya ke dalam lobi kantor DPRD. Sementara lobi tersebut kecil dan curam jika kendaraan yang penuh dan berisi loudspeaker akan menimpa pengunjuk rasa yang akan merugikan pengunjuk rasa itu sendiri. “Tetapi pengunjuk rasa ngotot dan mendorong saya,” kata kapolres.

Sementara itu Kapolda Sulteng Brigjen Dewa Parsana, yang dihubungi melalui via ponselnya, mengatakan dirinya baru saja mengkonfirmasikan peristiwa itu kepada Kapolres Touna. Dia meminta kepada Kapolres Touna agar meluruskan masalah itu. (bp024/bp009)

Senin, 24 Januari 2011

Banjir Poso Sudah Surut

MERCUSUAR, Senin, 24 January 2011

Banjir Poso
Sudah Surut

Poso, MERCUSUAR-Banjir rob di Kabupaten Poso, yang terjadi sejak Kamis (20/1) saat ini sudah surut meski masih menyisakan kotoran dan lumpur.

Banjir yang terjadi di kelurahahn Bonesompe itu sempat menggenangi sekitar 200 rumah dengan ketinggian 30 Cm. “Saat ini air benar-benar surut sehingga kami bisa membersihkan rumah kami,” kata Luther di poso, Minggu (23/1).
Warga membersihkan kotoran sisa banjir dengan menggunakan perlengkapan sederhana, seperti sekop dan papan kayu untuk membuang lumpur.
Korban bajir juga sudah menurunkan barang-barang berharga ke lantai.
Sebelumnya barang-barang seperti televise, kasus, lemari kecil, serta barang elektronik lainnya diletakkan di tempat yang lebih tinggi upaya tidak terkena air.
Banjir tersebut disebabkan meluapnya sungai poso yang tidak menampung air karena laut saat itu sedang pasang.
Warga disekitar bantaran sungai Poso sebenarnya sudah mengantisipasi datanganya banjir dengan membuat tanggul setinggi dua meter.
Banjir tersebut memang biasa terjadi dikelurahan Bonesompe apalagi saat musim hujan.
Namun menurut penuturan warga, banjir kali ini adalah banjir yang terburuk selama satu tahun terakhir.
“Olehnya kami meminta pemerintah agar meninggikan tanggul supaya air tidak masuk lagi,” kata luther.
Dia mengaku tidak bisa memperkirakan kerugian yang dialami warga akibat banjir itu.
Warga saat ini mengaku masih khawatir jika air sungai Poso meluap lagi karena saat ini kondisi langit masih mendung.

Banjir Poso Sudah Surut

MERCUSUAR, Senin, 24 January 2011

Banjir Poso
Sudah Surut

Poso, MERCUSUAR-Banjir rob di Kabupaten Poso, yang terjadi sejak Kamis (20/1) saat ini sudah surut meski masih menyisakan kotoran dan lumpur.

Banjir yang terjadi di kelurahahn Bonesompe itu sempat menggenangi sekitar 200 rumah dengan ketinggian 30 Cm. “Saat ini air benar-benar surut sehingga kami bisa membersihkan rumah kami,” kata Luther di poso, Minggu (23/1).
Warga membersihkan kotoran sisa banjir dengan menggunakan perlengkapan sederhana, seperti sekop dan papan kayu untuk membuang lumpur.
Korban bajir juga sudah menurunkan barang-barang berharga ke lantai.
Sebelumnya barang-barang seperti televise, kasus, lemari kecil, serta barang elektronik lainnya diletakkan di tempat yang lebih tinggi upaya tidak terkena air.
Banjir tersebut disebabkan meluapnya sungai poso yang tidak menampung air karena laut saat itu sedang pasang.
Warga disekitar bantaran sungai Poso sebenarnya sudah mengantisipasi datanganya banjir dengan membuat tanggul setinggi dua meter.
Banjir tersebut memang biasa terjadi dikelurahan Bonesompe apalagi saat musim hujan.
Namun menurut penuturan warga, banjir kali ini adalah banjir yang terburuk selama satu tahun terakhir.
“Olehnya kami meminta pemerintah agar meninggikan tanggul supaya air tidak masuk lagi,” kata luther.
Dia mengaku tidak bisa memperkirakan kerugian yang dialami warga akibat banjir itu.
Warga saat ini mengaku masih khawatir jika air sungai Poso meluap lagi karena saat ini kondisi langit masih mendung.

11 Dugaan Perambahan Hutan PT KLS Diproses Serius. Dishut Banggai Lakukan Pengawalan.

Radar Sulteng. Minggu 23 January 2011

Dugaan Perambahan Hutan PT KLS Diproses Serius.
Dishut Banggai Lakukan Pengawalan.

Luwuk- Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Banggai Menyatakan komitment untuk terus mengawal dua berkas perkara yang telah dilimpahkan ke kepolisian Resort (Polres) Banggai. Itu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana proses hukumnya. Dua berkas yang dilimpahkan yakni dugaan perambahan hutan yang dilakukan oleh PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) dan kepala desa (Kades) Kayoa, Kecamatan Batui.
Berkas perkara yang diserahkan kepada Polres Banggai itu, bukan sekedar surat laporan biasa atau pemberitahuan saja. Dokumen itu merupakan berkas pelimpahan perkara untuk ditindaklanjuti oleh kepolisian.
Kepala Seksi (Kasi) penanganan kasus, Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai, Rufina Patandung, SH, M.Si, jumat (21/1) lalu mengatakan, dalam waktu dekt pihaknya akan menanyakan lansung kepada polres Banggai, sudah sejauh mana penyidikan kasusnya.
Dalam berkas perkara itu, juga dilmpirkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT KLS. “Kita juga melampirkan bukti-bukti adanya perambahan hutan yang dilakukan oleh oleh perusahaan kelapa sawit itu, katanya.
Kemudian, hasil penyidikan yang dilakukan oleh dinas kehutanan juga melampirkan keterangan beberpa saksi yang mengetahui persis perambahan kawasan hutan. Adapula laporan dari badan perwakilan desa (BPD) Desa Singkoyo dan surat teguran Camat Toili, sehubungan dengan pengehentian aktivitas perusahaan.
Dengan dasar itu kata Rufina, Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai memanggil para saksi dan perusahaan dimintai keterangan.
Seperti diberitakan sebelumnya, dinas kehutanan kabupaten Banggai melimpahkan berkas perkara PT KLS dan kades Kayoa, Kecamatan Batui. Dalam berkas perkara itu PT KLS maupun kades Kayoa diduga telah melakukan perambahan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain tidak memiliki izin dari pemerintah, proses pembebasan lahan yang berada pada kawasan hutan Negara harus dilakukan sesuai prosedur, Tetapi, pembebasan lahan masyarakat hanya berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) yang diterbitkan kepala desa.
Berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi dan temuan tim dilapangan, menunjukan adanya pelanggaran aturan kehutanan. Makanya, Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai melakukan penyidikan yang kemudian masalahnya dilimpahkan ke Polres Banggai guna diproses secara hukum.